Polisi Terjunkan Satgas ‘Hunting’ Knalpot Bising 

Satgas Antiknalpot Bising

Pengendara motor yang menggunakan knalpot bising dinilai mengganggu dan meresahkan masyarakat. Polisi berjanji menangani masalah ini. Satgas Antiknalpot Bising telah menangkap sedikitnya 28 pengendara knalpot bising.

SEMARANG – Penggunaan knalpot bising atau tidak sesuai standar pabrik dan peraturan pada sepeda motor dianggap menjadi suatu hal yang provokatif dan mengganggu lingkungan. Terlebih pada masa kampanye terbuka Pilpres dan Pileg 2019 yang banyak diwarnai aksi konvoi menggunakan sepeda motor.

 

Salah seorang pengendara motor yang terjaring razia Satgas Antiknalpot Bising sedang mengganti knalpot bising dengan knalpot standar di Pos Polisi Simpanglima.(metrojateng.com/ahmad khoirul asyhar)

Selama sepuluh hari pertama di Bulan April 2019 ini, Satuan Tugas (Satgas) Antiknalpot Bising Satlantas Polrestabes Semarang telah menyita 28 sepeda motor. Puluhan motor tersebut disita melalui razia di ruas-ruas jalan yang ada di Kota Semarang. Pemilik sepeda motor juga diperintahkan untuk langsung mengganti knalpot bising tersebut dengan knalpot standar pabrik atau sesuai aturan.

“Kami telah menindak dan menyita kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot bising. Pada saat penindakan, pemilik juga diminta langsung mengganti knalpot di tempat. Knalpot yang tidak standar kami sita. Total ada 28 kendaraan bermotor yang diamankan selama Bulan April ini,” kata Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi di Pos Polisi Simpanglima, Semarang, Rabu (10/4/2019).

Satgas Antiknalpot Bising terdiri dari anggota Satlantas, Sabhara, Intelijen, dan Reskrim. Satgas tersebut merupakan upaya antisipasi dari jajaran kepolisian, terutama terkait gangguan dan provokasi yang ditimbulkan oleh suara knalpot yang bising. Terutama masa kampanye terbuka yang dimungkinkan adanya konvoi kendaraan bermotor.

“Penggunaan knalpot bising salah satu hal yang mengganggu dan provokatif. Dari beberapa kejadian setelah dievaluasi ternyata dipicu oleh kebisingan knalpot sehingga mengganggu ketentraman kelompok lain dan mengakibatkan bentrokan atau gesekan di lapangan.
Tentunya akan mengganggu kondusivitas pelaksana pemilu,” terangnya.

Sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2009, batas kebisingan knalpot yang diperkenankan untuk kendaraan sampai 150 CC berada di angka 85 desibel dalam kondisi stasioner. Sementara untuk kendaraan di atas 200 CC batas kebisingan ditoleransi sampai 105 desibel.

“Warga di Kota Semarang diimbau agar tidak menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Toko aksesoris kendaraan bermotor juga harus selektif dalam menjual produknya,” kata Ardi.

Lebih lanjut, Ardi menjelaskan bahwa knalpot bising kalau di negara yang sudah maju hanya digunakan untuk hal yang sifatnya kompetisi, balapan, dan lainnya. Knalpot tersebut tidak digunakan untuk harian. Bahkan pabrikan kendaraan juga sudah merancang dan menggunakan peredam agar tidak mengganggu atau menimbulkan kebisingan.

“Satgas Antiknalpot Bising ini tidak hanya bergerak selama masa Pemilu saja tetapi akan terus melakukan giat melalui hunting sistem dan razia di jalan terkait knalpot bising. Kami tegaskan lagi, knalpot bising ini tidak hanya mengganggu tetapi juga bisa provokatif. Konteksnya adalah penegakan hukum di bidang lalu lintas,” pungkasnya. (aka)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.