Polisi, Tentara dan Dosen Rawan Terkena Paham Radikal

Bahaya jika calon intelektual jadi anti-NKRI dan anti-Pancasila.

SEMARANG- Tim Antiradikalisme dari Universitas Diponegoro Semarang menengarai, tidak saja tenaga pendidik yang terkena paham radikal dan ekstremisme. Polisi, tentara dan dosen juga rawan jadi sasaran aktor penyebar paham terlarang ini.

Ketua Tim Antiradikalisme Undip, Muhammad Adnan mengatakan, dalam telaahnya menenganai seorang dosen dari kampusnya sendiri ditengarai menjadi pusat persebaran paham dan rumahnya jadi tempat berkumpulnya ormas-ormas berpaham radikal. Kkelompok yang didentifikasi sebagai penyebar paham radikal juga rutin menyambangi rumah dosen sejak sebulan terakhir.

“Itu baru sebulan terakhir. Kami dari tim anti radikalisme telah merekomendasikan kepada pihak kampus untuk mempercepat proses pensiun dini bagi yang bersangkutan,” kata Adnan, Kamis (15/11/2018).

Ia mengatakan situasinya sangat berbahaya bila seorang dosen terpengaruh paham radikal. Sebab, sebagai intelektual mempunyai kekuatan lisan yang bisa mempengaruhi para
mahasiswanya.

“Lidahnya itu yang bahaya jika calon intelektual jadi anti-NKRI dan anti-Pancasila. Pasti membawa pengaruh negatif bagi mahasiswa yang dibimbingnya,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga memperoleh data terkait dengan aparat TNI/Polri di Jawa Tengah. Ia tak menyebut jumlah, namun pihaknya telah melaporkan temuan itu kepada Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono dan Pangdam TNI, Mayjen Wuryanto.

“Yang polisi (terpapar gerakan radikal) sudah kami sampaikan kepada Kapolda setengah tahun terakhir. Kalau yang tentara sudah agak lama. Kita sempat sampaikan ke Pangdam bahwa itu patut jadi perhatian mereka. Kalau polisi tentunya disadarkan kembali. Untuk lembaga ketentaraan pasti tidak ada tawar menawar. Tindakannya diberi pilihan Pro-NKRI atau mundur,” bebernya.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan petugas pejabat binmas di masing-masing instansi yang berwenang untuk membina anggotanya yang terpengaruh paham radikal.

“Sama bahayanya juga ini karena unsur yang terpengaruh dari aparat penegak hukum yang punya kewenangan membawa senjata,” katanya.

Adnan menambahkan, Mahkamah Agung agar segera mengesahkan pembubaran ormas Hitzbur Tahrir Indonesia (HTI). Saat ini status hukumnya masih menggantung mengingat sedang proses kasasi.

Kekosongan hukum ini, dimanfaatkan aparat penegak hukum belum berani menindak tegas anggota HTI yang berbuat onar di daerah. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera
diputuskan oleh MA biar ada tindakan hukumnya yang jelas,” tutur Adnan. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.