PKL Resmi di Semarang Akan Diberikan Kartu Anggota

Satpol PP Kota Semarang merazia PKL di Jalan Sultan Agung Semarang. (foto: metrosemarang.com)

SEMARANG – DPRD Kota Semarang sedang berusaha membuat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Nantinya setiap PKL diharapkan bisa mendapatkan pembinaan, kartu anggota, bantuan usaha, dan hak-hak lainnya.

Peraturan tersebut sedang dibahas oleh DPRD Kota Semarang melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pemberdayaan PKL. Ketua Pansus, Joko Susilo mengatakan, fokus pembahasan pada hak dan kewajiban PKL.
”Pembahasan masih baru 75%, masih ada 10 pasal yang belum dibahas. Kami fokus pada hak dan kewajiban yang selama ini kurang maksimal penerapannya,” katanya, Senin (6/11).
Untuk hak mendapatkan pembinaan dan bantuan usaha, menurutnya akan diatur agar difasilitasi oleh dinas yang terkait. Begitu pula dengan kartu keanggotaan mungkin akan dilakukan oleh dinas terkait karena untuk memudahkan dalam pendataan.
”Jumlah PKL di Kota Semarang terus bertambah, jika tidak ada pendataan maka akan susah dilakukan pembinaan. Sulit juga untuk mengetahui PKL resmi dan tidak resmi. Pendataan juga akan memudahkan penempatan titik PKL,” terangnya.
Sedangkan untuk kewajiban PKL, Joko Susilo menjelaskan nantinya diantaranya PKL harus sanggup mematuhi aturan yang telah ditetapkan di perda. Harus bersedia menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung program pemerintah.
”Pembahasan semuanya tentu melibatkan PKL, Pemkot Semarang, dan tim ahli untuk memberikan masukan,” tegasnya.
Sementara Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Semarang, Suharsono menambahkan, tahun ini Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL memang akan direvisi. Karena dewan menilai selama ini banyak sekali permasalahan PKL di Kota Semarang yang belum bisa tertangani secara maksimal. Sehingga diperlukan pendataan dan pengawasan secara terprogram.
Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL cakupannya akan meliputi titik-titik lokasi pendirian PKL, penataan, pembinaan, hingga hak dan kewajiban PKL. ”Juga pengawasan pemerintah dan sanksi bagi yang melanggar aturan,” tandasnya. (duh)
Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

3 + 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.