PKL Barito Karangtempel Tagih Janji Pemkot Soal Perbaikan Lapak

Tanpa adanya perbaikan lapak relokasi di MAJT, 452 PKL menolak pindah.

SEMARANG- Pedagang Kaki Lima (PKL) Barito Karangtempel yang terwadahi dalam PKL Karya Mandiri menolak pindah ke relokasi sementara di area Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) sebelum Pemkot Semarang merealisasikan janji.

Pedagang yang tergabung PKL Karya Mandiri saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Kota Semarang, Selasa (18/12/2018). Foto: metrojateng.com/Masrukhin Abduh

Ketua Paguyuban PKL Karya Mandiri, Rahmat Yulianta mengatakan, pemkot menjanjikan adanya perbaikan jalan, saluran air dan listrik di lapak yang akan ditempati.

“Kami tidak bisa berusaha jika fasilitas itu belum ada,” kata Rahmat saat audiensi dengan Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, Selasa (18/12/2018).

Menurut dia, pedagang resah karena ada imbauan dari dinas terkait untuk segera pindah ke MAJT. Pihakna meminta dewan untuk membantu mencarikan solusi. Mereka berharap bisa tetap menempati lapaknya saat ini sebelum janji pemkot dipenuhi.

Rahmat mengatakan, jumlah PKL yang ada di sana mencapai 452 pedagang dengan masing-masing memiliki kelaurga. Hal itu diharapkannya menjadi perhatian pemkot, karena di lapak relokasi tak efektif untuk berjualan, sehingga merugikannya PKL.

“Kami komitmen mendukung normalisasi Banjir Kanal Timur dan siap pindah. Kami juga ikuti setiap tahapan relokasi. Bahkan mau membangun kios sendiri dengan biaya per kios rata-rata Rp 15 juta untuk percepatan,” kata Rahmat.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, berjanji segera berkoordinasi dan menyampaikan keinginan pedagang tersebut ke wali kota atau sekretaris daerah. Ia berharap relokasi pedagang ke MAJT ditunda sampai fasilitasnya dilengkapi.

“Satu sisi BBWS Pemali Juana melakukan percepatan normalisasi Banjir Kanal Timur, sehingga dinas meminta pedagang untuk segera pindah. Tapi di sisi lain, fasilitas di tempat relokasi sementara belum layak, sehingga pedagang menolak,” jelasnya.

Persoalan ini menurutnya hanya wali kota atau sekda yang bisa membuat keputusannya. Harapannya, wali kota atau sekda bisa menganulir surat himbauan Dinas Perdagangan sekaligus menunda relokasi pedagag ke area MAJT. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.