Peserta BPJS Kesehatan Kelas PBI Butuh Dukungan Pemda

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 itu salah satunya mengatur kelas PBI baik yang didanai APBN dan APBD.

 

Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi. Foto : metrojateng.com/anggun puspita.

SEMARANG – Peserta BPJS Kesehatan kelas penerima bantuan iuran (PBI) membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder, khususnya pemerintah daerah (Pemda). Hal itu sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran.

Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengatakan, kebijakan terkait kenaikan iuran itu adalah upaya untuk meningkatkan layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

“Maka, diperlukan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan sustainabilitas program JKN-KIS ini,” ungkapnya di sela Seminar Nasional Hukum Kesehatan dengan tema Problematika Kewajiban Tenaga Kesehatan dan Hak Pasien di Era Jaminan Kesehatan Semesta di kampus Unika Soegijapranata Semarang, Sabtu (30/11/2019).

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 itu salah satunya mengatur kelas PBI baik yang didanai APBN dan APBD.

“Kelas PBI APBN ini akan menggunakan dana alokasi APBD. Namun, yang kelas PBI untuk APBD ini hanya akan dibayarkan Rp19 ribu per orang per bulan oleh pemerintah hingga Desember 2019,” tutur Bayu.

Sementara, komitmen pemerintah pada program JKN-KIS sudah sangat tinggi sejak 2014 sampai sekarang.

Bayu menjelaskan, sejak tahun 2014 pemerintah sudah memberikan suntikan dana saat BPJS Kesehatan mengalami defisit. Bahkan, kondisi defisit pada tahun 2015, 2016, 2017, hingga 2018 juga terus dibayar.

“Namun, pada tahun 2018 saat defisit Rp 18 triliun, pemerintah hanya membayar Rp 10 triliun. Artinya, ada carry over tahun 2018 ke 2019 senilai Rp 9 triliun. Diperkirakan tahun ini nilai defisit mencapai Rp 23 triliun, maka itu perlu menaikkan iuran kepada peserta,” jelasnya.

Kendati demikian, Program JKN-KIS sudah terbukti meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sebab, selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan kemudahan akses pelayanan kesehatan formal, juga melindungi masyarakat dari pengeluaran kesehatan besar dan kemiskinan. (ang)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.