Perda Karaoke di Demak Dinilai Mandul

Bupati Demak HM Natsir mengaku sudah berupaya keras untuk melaksanakan Perda tersebut.

DEMAK – Perda No 11 Tahun 2018 tentang hiburan karaoke di Kabupaten Demak dinilai mandul. Pasalnya, sejak disahkan satu tahun lalu, masih banyak tempat hiburan karaoke yang tetap buka.

Unjuk rasa menuntut penegakan Perda hiburan karaoke di depan kantor Bupati Demak, Kamis (7/11/2019). Foto: metrojateng.com

Perda tersebut melarang adanya tempat hiburan di Kota Wali. Selain itu, warga berhak menyampaikan pendapat dan keberatan atas keberadaan karaoke yang dapat mengganggu kenyamanan.

Beberapa waktu, Satpol PP setempat menyegel 36 tempat hiburan karaoke. Namun, segel tersebut diduga dirusak dan beberapa diantaranya nekat beroperasi.

Ini yang membuat seribuan warga melakukan aksi di depan Kantor Bupati, Kamis (7/11/2019) menuntut penegakan Perda tersebut.

Muntako, wakil pengunjuk rasa mengatakan bahwa pemerintah tidak tegas dalam melaksanakan Perda tersebut. “Perda sudah disahkan satu tahun yang lalu sampai sekarang masih ada karaoke yang buka,” katanya.

Pihaknya menuntut ketegasan dari pemerintah untuk menindak tempat karaoke yang nekat buka. “Kalau sudah disegel kok nekat buka berarti harus ada konsekuensinya. Wong Perdanya sudah ada kok,” paparnya.

Sementara, Bupati Demak HM Natsir mengaku sudah berupaya keras untuk melaksanakan Perda tersebut. “Kita sudah berupaya melaksanakan Perda itu. Kalau sudah disegel kan berarti sudah tegas itu. Kalau rusak ya nanti disegel lagi,” ujarnya.

Ia juga mengajak semua elemen untuk membantu dalam penegakan Perda tersebut. “Saya tidak bisa sendiri, harus secara bersama-sama. Siapa yang ingin ada maksiat di Demak, saya juga tidak ingin,” tandasnya.(MJ-23)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.