Peraturan Daerah Tak Sinkron, DPD Turun Tangan

Masih ditemui peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maupun peraturan di tiap daerah,

SEMARANG – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam tugasnya masih sering menemukan peraturan daerah dan pusat yang tidak sinergi. Hal itu ditemukan baik dalam rancangan ataupun yang sudah jadi peraturan.

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam ditemui di sela FGD dengan tema “Harmonisasi dan Sinergitas Penyusunan Legislasi Daerah Pascaperubahan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD” di Hotel Santika Premiere Semarang, Kamis (11/4/2019). Foto: metrojateng.com/anggun puspita

Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam mengatakan, perlu ada harmonisasi dan sinergitas berbagai pihak dalam setiap pelaksanaan peraturan daerah di tiap provinsi maupun kabupaten/kota dengan peraturan pemerintah pusat.

“Masih ditemui peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maupun peraturan di tiap daerah, salah satunya perda tentang angkutan jalan yang berbeda-beda antara Jatim, Jateng, dan Jabar,” katanya di sela FGD dengan tema “Harmonisasi dan Sinergitas Penyusunan Legislasi Daerah Pascaperubahan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD” di Hotel Santika Premiere Semarang, Kamis (11/4/2019).

Diketahui, hal tersebut merupakan salah satu dampak dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan sebuah peraturan daerah jika bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau UU.

“Saat ini masih banyak peraturan daerah yang tidak sinkron sehingga sesuai amanat UU MD3, DPD RI diberikan kewenangan untuk mengawasi dan memantau peraturan daerah,” tuturnya.

Melihat kondisi itu DPD RI sebagai wakil daerah yang ada di pusat akan menjaga harmonisasi antara perda dengan aturan di atasnya.

“DPD RI saat ini mempunyai kewenangan baru sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kewenangan baru itu memberikan DPD RI bisa melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan juga peraturan daerah,” katanya.

Menurut Muqowam, dari kebijakan tersebut artinya pembentuk undang-undang menyadari betul, bahwa pertama ruang DPD adalah ruang daerah di pusat. Kedua, ada fakta hukum bahwa pemerintah pusat yaitu Kemendagri tidak lagi punya kewenangan untuk membatalkan ranperda.

Sementara, Wakil Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI l, Abdul Qodir Amir Hartono menambahkan, dalam pemantauan anggota DPD dari keterwakilan daerah melaksanakan pemantauan ketika masa reses atau di wilayah pemilihannya. Peran DPD RI menjadi mata rantai baru yang memberikan kekuatan bagi daerah karena DPD dapat membantu menjamin kesinambungan alur kebijakan dari pusat ke daerah.

“Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPD kelak akan memberikan perspektif baru terkait hubungan pusat-daerah. Selanjutnya, dalam bidang legislasi, rekomendasi-rekomendasi DPD merupakan data otentik dalam kaitan pelaksanaan undang-undang,” katanya. (ang)

Ucapan Lebaran 1440
Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.