Keterbukaan Informasi, Perangkat Daerah Jangan Takut Wartawan

Ilustrasi (sumber: michiganradio.com)

MAGELANG – Mendapatkan informasi merupakan hak masyarakat, termasuk informasi dari organisasi perangkat daerah. Sementara, pers memiliki peran memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Itulah yang perlu dipahami oleh semua pihak.

Hal itu menjadi pembahasan dalam pelatihan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Adipura Kantor Pemerintah Kota Magelang, Selasa (31/10). “Pers juga memiliki banyak fungsi berkaitan dengan pemerintahan dan sosial di masyarakat,” demikian Sekretaris Daerah Kota Magelang Sugiharto saat membuka acara tersebut.

Fungsi pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial baik dalam kegiatan masyarakat maupun pembangunan dan lainnya, merupakan fungsi pers yang dimaksud Sugiharto. Karena itulah pihaknya menganggap pelatihan Bakohumas sangat diperlukan. Ia berharap, setelah pelatihan, pihak OPD tak lagi kebingungan atau ragu ketika berhadapan dengan wartawan yang merupakan ujung tombak pers.

“Kita sebagai penyelenggara pemerintahan harus tahu bagaimana peran pers. Bagaimana berhadapan dengan mereka. Harapan saya, hubungan yang selama ini sudah baik bisa lebih baik lagi,” kata Sugiharto.

Pelatihan yang dihelat oleh Bidang Humas dan Protokol ini menghadirkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Amir Machmud dan Penasihat PWI Jawa Tengah, Sri Mulyadi. Amir mengatakan, kemerdekaan berpendapat untuk menerima atau menyampaikan informasi merupakan hak dari semua manusia. Menurutnya, selama ini ada komplikasi dalam relasi media, terutama terkait pemahaman hak dan kewajiban masing-masing.

Amir menjelaskan tentang hak jawab yang dimiliki narasumber. Hak koreksi, hak memperoleh informasi, hak untuk menolak, melawan, dan hak-hak lainnya. Selama ini OPD kurang mengetahui hal itu karena sosialisasi undang-undang tentang pers belum tuntas dalam menumbuhkan pemahaman di kalangan masyarakat.

“Masyarakat hanya tahu bahwa UU Pers menjadi ranah wartawan saja, bukan masyarakat umum. Tapi semakin berkembang teknologi, pemahaman bahwa UU Pers dan UU Nomor 11 Tahun 2008 adalah milik kita semua, semakin meningkat. Bukan hanya payung advokasi media, tapi lebih banyak melindungi masyarakat,” tandas Amir Machmud. (MJ-24)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

45 + = 53

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.