Penimbunan Pupuk, Dispertanbunhut Boyolali Tuding Pengecer Resmi

Polres Boyolali menyita ratusan zak pupuk bersubsidi yang dijual tak sesuai ketentuan. (Metro Jateng/MJ-07)
Polres Boyolali menyita ratusan zak pupuk bersubsidi yang dijual tak sesuai ketentuan. (Metro Jateng/MJ-07)

BOYOLALI – Adanya pupuk bersubsidi yang dijual tak sesuai ketentuan, ditengarai karena ada permainan di tingkat pengecer resmi. Pengecer resmi diduga sengaja menjual ke pengecer tak resmi, untuk meningkatkan keuntungan pribadi. 

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut) Boyolali Bambang Purwadi mengapresiasi Polres Boyolali yang berhasil membongkar kasus penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal itu. Tindakan tegas Polres Boyolali ini diharapkan bisa menjadi shock terapi agar tidak ada lagi penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi di Boyolali. “Kami berharap kasus tersebut terus diusut tuntas,” ujar Bambang Purwadi. 

Dia menduga, berbagai merek pupuk bersubsidi itu diperoleh para pemilik toko tersebut dari pengecer resmi. Sesuai mekanisme distribusinya, pupuk didistribusikan kepada petani melalui kelompok tani sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). 

Namun, ada pengecer pupuk resmi yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. “Sebagian pupuk bersubsidi dijual ke pengecer ilegal dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, jatah pupuk kepada petani berkurang, sehingga memicu adanya kelangkaan pupuk. Kalau distributor tidak mungkin karena pengawasannya ketat,” katanya.  

Bambang menyatakan, selama ini pengawasan distribusi pupuk sudah dilakukan secara maksimal. Secara periodik juga dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengecer resmi. Bahkan, pengawasan juga melibatkan distributor serta masyarakat. “Tetapi tetap saja ada yang nakal, menjual pupuk ke pihak lain,” tambahnya. 

Pengungkapan kasus penjualan pupuk bersubsidi tak sesuai ketentuan itu juga mendapat sambutan positif dari para petani. Pasalnya, para petani terus merasakan dampak akibat kelangkaan pupuk bersubsidi. Untuk membeli pupuk harus antri di pengecer resmi dan stoknya terbatas. “Harganya juga melambung sehingga menambah beban petani,” kata Suparmo, petani warga Desa Jembungan, Banyudono. 

Seperti diberitakan, Polres Boyolali kembali berhasil mengungkap dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Sebanyak 306 zak atau sekitar 13 ton pupuk dari berbagai jenis disita dari sejumlah took di Kecamatan Cepogo dan Mojosongo.

Di Kecamatan Cepogo, polisi menyita tiga ton dari empat toko di sekitar pasar Cepogo. Kemudian dari toko di Kampung Pomah, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, petugas menyita 10 ton pupuk berbagai jenis. 

Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Andie Prasetyo mengatakan, toko-toko itu tak memiliki izin penjualan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi semestinya untuk petani dan didistribusikan melalui kelompok tani, ternyata dijual untuk umum. “Selain itu toko-toko ini juga tidak memiliki izin menjual pupuk bersubsidi,” kata Andie. (MJ-07) 

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

70 + = 75

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.