Pengusaha Karaoke Pungkruk Minta Pemkab Jepara Ganti Rp 500 juta

Kawasan Pantai Pungkruk Jepara. Foto: youtube.com
Kawasan Pantai Pungkruk Jepara. Foto: youtube.com

JEPARA – Seusai menerima Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 005/1310 Tahun 2015, kemarin, Selasa (26/5), Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung), meminta Pemkab Jepara tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan. Di dalam surat tersebut disebutkan, para pemilik bangunan karaoke di kawasan Pantai Pungkruk yang  menempati tanah negara diminta untuk membongkar bangunannya sendiri hingga batas akhir 26 Juli 2015.

Perwakilan Papepung Basuki menyampaikan, semestinya tidak hanya bangunan karaoke yang menempati tanah negara saja yang dirobohkan, seperti di Pungkruk. Tetapi, semua bangunan yang berdiri di atas sempadan pantai dan disinyalir tidak mengantongi ijin juga harus dirobohkan.

“Aturannya kan sudah jelas, tidak boleh didirikan bangunan di tepi pantai, tapi coba lihat bangunan-bangunan hotel dan kuliner yang ada di tepi pantai, apa itu tidak melanggar aturan,” ujar Basuki, Rabu (27/5).

“Semestinya Pemkab harus adil menegakan aturan jangan tebang pilih,” tandas Basuki.

Jika bangunan hotel dan kuliner di tepi pantai diperbolehkan lantaran mengantongi ijin, Basuki melanjutkan, para pengusaha karaoke di kawasan Pantai Pungkruk pun tidak keberatan jika harus mengurus ijin. Hanya saja, Basuki mengaku masih bingung harus mengurus ijin kepada siapa.

“Aturannya saja belum jelas, setiap kali kami mau mengurus ijin dilempar kesan-kemari,” kata Basuki.

Berkait dengan rencana eksekusi, Basuki menandaskan, jika Pemkab hendak merobohkan bangunan karaoke, Papepung menuntut ganti rugi atas bangunan. Nominalnya yang ditawarkan mulai dari Rp. 200 juta hingga Rp. 500 juta. Akan tetapi, jika Pemkab masih memberikan kelonggaran waktu pengusaha karaoke beroperasi selama dua tahun ke depan, pihaknya akan membongkar sendiri bangunan-bangunan karaoke.

“Rencana penutupan ini dari awal tahun kemarin, sampai batas waktu pada April lalu juga tidak ada realisasi lanjutan. Katanya pengusaha karaoke dan pemandu karaoke akan diberi latihan keterampilan kerja, tapi nyatanya sampai saat ini tidak ada,” papar Basuki.

Kini Papepung hanya bisa berharap ada kebijakan baru dari Bupati Jepara berkait usaha karaoke. Lagi-lagi, Basuki menegaskan, puluhan pengusaha karaoke dan ratusan pemandu karaoke memilih bertahan dengan usahanya lantaran himpitan kebutuhan ekonomi. (MJ-17)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

85 + = 93

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.