Penggusuran Warga Tambakrejo, Pemkot Dituding Langgar HAM 

Sampai saat ini sebagian warga korban penggusuran tersebut masih bertahan di lokasi rumah yang sudah dirobohkan.

SEMARANG – Penggusuran hunian liar warga di RT 5 RW 16, Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara yang terdampak normalsiasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) diduga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemkot Semarang yang melakukan penggusuran tersebut dinilai tidak menyediakan tempat untuk relokasi warga di area disposal normalisasi seperti yang dijanjikan sebelumnya.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Zaenal Abidin Petir mengatakan, sebelumnya ada pernjajian antara warga, Komnas HAM dan Pemerintah. Bahwa pemerintah akan menyediakan tempat relokasi di area disposal yang saat ini diurug. Selain itu warga akan pindah ke relokasi tersebut secara swadaya.

‘’Dalam perjanjiannya mereka baru akan pindah ke lahan yang saat ini sedang diurug letaknya di depan rumah yang dirobohkan. Tapi belum juga lahan tersebut selesai, rumah warga malah sudah dirobohkan. Saya rasa ini yang jadi permasalahannya sehingga bisa dikatakan melanggar HAM,’’ katanya, Minggu (12/5/2019).

Sampai saat ini sebagian warga korban penggusuran tersebut masih bertahan di lokasi rumah yang sudah dirobohkan. Dengan perlengkapan dan fasilitas yang seadanya. Menurut Zaenal Abidin Petir, warga yang mayoritas sudah beridentitas Kota Semarang dan bekerja sebagai nelayan ini menolak jika dipindahkan ke Rusunawa Kudu.

‘’Mereka mayoritas sudah beridentitas Kota Semarang. Mayoritas mata pencaharian mereka adalah nelayan. Sehingga tidak memang logis jika mereka direlokasi ke Rusunawa Kudu yang jaraknya jauh dari laut biasa mereka mencari ikan,’’ ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso, juga menilai bahwa penggusuran hunian warga di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) oleh Pemerintah Kota Semarang tersebut terburu-buru. Sehingga warga yang dirugikan karena tidak memiliki lagi tempat tinggal yang jelas.

Apalagi, lanjutnya, warga sebelumnya telah dijanjikan oleh Pemkot Semarang akan dibangunkan rusun di dekat daerahnya. Hingga sekarang padahal rusun tersebut belum dibangun, bahkan rencananya saja belum jelas.

‘’Ini terburu-buru dan sangat merugikan warga yang digusur. Harusnya relokasi dilakukan sesuai perjanjian, apalagi warga bersedia membuat tempat relokasi sementara secara swadaya (di area disposal normalisasi BKT),’’ tandasnya.

Sementara, Camat Semarang Utara, Aniceto Magno Da Silva menegaskan, penggusuran yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Warga juga tidak memiliki sertifikat. Pemkot bahkan sebelumnya sudah berkali ulang memberikan sosialisasi dan peringatan agar warga segera pindah sementara ke Rusunawa Kudu.

‘’Bahkan kami sudah menyiapkan tali asih. Semua prosedur sudah kami lakukan. Kami minta mereka pindah sementara ke Rusunawa Kudu, nanti setelah dibangun rusunawa di dekat daerahnya mereka boleh kembali,’’ ungkapnya.

‘’Tapi mereka tetap tidak mau (pindah Rusunawa Kudu), padahal (normalisasi BKT) ini proyek strategis nasional yang harus dilaksanakan untuk kepentingan semua warga Semarang, maka terpaksa kami lakukan pembongkaran,’’ tegasnya. (duh)

 

Ucapan Lebaran 1440
Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.