Penggusuran PKL Kokrosono Langgar Prosedur

PKL juga merupakan salah satu penggerak perekonomian, sehingga harusnya diperlakukan dan dibina dengan baik.

SEMARANG- Penggusuran PKL di Jalan Kokrosono, Semarang Tengah pada Rabu (5/12/2018) oleh petugas Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Semarnag melanggar prosedur. Mereka digusur tanpa disediakan tempat untuk berjualan dan tak ada sosialisasi ke pedagang.

Penertiban PKL di Jalan Kokrosono oleh petugas gabungan Satpol PP Semarang dan kepolisian, Rabu (5/12/2018). Foto: metrojateng.com/Masrukhin Abduh

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Hanik Khoiru Solikah mengatakan, penertiban seharusnya dibarengi dengan solusi bagi keberlangsungan PKL agar tetap berjualan.

“PKL juga merupakan salah satu penggerak perekonomian, sehingga harusnya diperlakukan dan dibina dengan baik,” katanya, Jumat (7/12/2018).

Penertiban PKL liar diakui merupakan salah satu penataan yang sedang dilakukan oleh Pemkot Semarang. Namun demikian, katanya, dalam pelaksanaan harusnya ada pendekatan dan sosialisasi tepat, sehingga proses penertiban tidak menimbulkan gejolak.

“Sebelum dilakukan penertiban, Dinas tmestinya melakukan musyawarah dengan pedagang dan memberikan tempat relokasi yang layak. Seperti PKL Karangtempel yang direlokasi di kawasan MAJT,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Meski demikian, katanya, para pedagang sendiri juga harus sadar dan memahami aturan kawasan yang dilarang bagi PKL. Sehingga pada saat dilakukan sosialisasi dan penertiban mereka bisa menerima untuk dilakukan penataan.

“Kami akan undang Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk menjelaskan terkait masa depan PKL Kokrosono. PKL tetap harus diberikan tempat relokasi,” ujarnya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.