Penggemar Burung Demo Tolak Permen Perlindungan Satwa

Penangkar hingga penjual pakan burung jadi terancam menganggur.

SEMARANG- Penggemar burung berkicau di Jateng dan Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi dan Forum Kicaumania Indonesia wilayah Semarang, menuntut revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomer P20/2018.

Aliansi dan Forum Kicaumania Indonesia wilayah Semarang berdemo menolak pembatasan burung, di depan DPRD Kota Semarang, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Selasa (14/8/2018). Foto: metrojateng.com/Masrukhin Abduh

Tuntutan itu disampaikan dalam aksi demo yang dilaksanakan di DPRD Kota Semarang, Selasa (14/8/2018).

Mereka menilai Permen tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi tersebut mengancam eksistensi dan perekonomiannya.

Koordinator aksi Toto Perkasa mengatakan, sejumlah jenis burung baru yang dimasukkan sebagai satwa dilindungi, telah merugikan para penggemar burung berkicau. Penangkar hingga penjual pakan burung jadi terancam menganggur.

“Kami bisa kehilangan pendapatan dan pekerjaan kami. Padahal dari kontes dan lomba burung berkicau selama ini bisa menambah 80 persen pendapatan kami,” katanya.

Sejumlah burung yang ditambahkan sebagai satwa dilindungi itu, merupakan jenis burung yang justru selama ini banyak ditangkar dan sering dilombakan. Seperti jenis burung murai batu, jalak suren, cucak ijo, kenari dan kacer.

“Kami meminta Permen tersebut direvisi, karena selama ini kami menangkarkan justru untuk melindungi, bukan untuk memusnahkannya,” ujarnya.

Salah satu pecinta burung berkicau, Aji Anggoro mengatakan, dikhawatirkan dengan masuknya jenis-jenis burung itu sebagai satwa dilindungi, maka tidak bisa digelar lagi perlombaan dan jual beli. Bahkan bisa dikenai sanksi pidana.

“Kalau BKSDA (Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam) mau mengambil, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dikatakan burung itu hampir punah, kami justru melindungi dan memperbanyak,” tegasnya.

Keberadaan burung yang sering dilombakan itu, juga disebut bisa menekan premanisme seperti di Rusunawa Kaligawe. Karena yang dulu terpaksa melakukan premanisme, jadi punya kegiatan positif yang menghasilkan secara ekonomi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi yang menemui perwakilan peserta aksi, menyatakan, siap menampung dan menyampaikan tuntutan para peserta aksi tersebut ke Kementerian LHK. Tapi, peserta aksi harus membuat surat resmi.

“Jangan sampai aksi-aksi ini ditunggangi oleh pihak-pihak berkepentingan, karena kan mendekati tahun politik, tentunya hal itu harus diwaspadai, maka bikin surat saja secara resmi,” tandasnya. (duh)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.