Pendapatan Pajak Reklame Tak Tercapai, Pemkot Ubah Kebijakan lagi

Pajak reklame menguap entah ke mana. Bapenda berdalih hal itu karena ada kebijakan yang tidak menguntungkan bagi Pemkot Semarang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi Mardiana. (dokumentasi metrojateng.com)

 

SEMARANG – Adanya aturan larangan untuk memungut pajak reklame yang belum berizin ternyata membuat pendapatan daerah Pemerintah Kota Semarang dari sektor pajak reklame justru tidak mampu mencapai target di tahun 2018.

Peraturan daerah yang mengatur larangan memungut pajak reklame belum berizin tersebut sekarang sedang direvisi. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi Mardiana mengatakan, bahwa aturan itu akan dikembalikan lagi menjadi boleh memungut pajak.

‘’Kalau kemarin kan ketika izin belum keluar, tidak boleh dipungut. Nah sekarang ada kebijakan Pak Sekda, akhirnya izin atau belum berizin, tarik dulu pajaknya. Kalau tidak begitu repot, izinnya belum, pajaknya lolos,’’ ungkapnya, Selasa (12/3/2019).

Ia menjelaskan kebijakan boleh memungut pajak itu mulai berlaku sejak 8 Agustus 2018 lalu. Pasalnya, saat itu realisasi perolehan dari sektor pajak reklame masih jauh dari target, sebab adanya larangan memungut pajak reklame belum berizin tersebut.

‘’Jadi, sambil membenahi aturan dalam perda, masa transisi ini (penarikan pajak) harus tetap jalan,’’ katanya.

Yudi Mardiana menyebutkan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak reklame di 2018 sendiri diakui tercapai di bawah target. Meskipun targetnya di bawah nilai pendapatan pajak reklame yang ditargetkan untuk tahun 2019 ini yaitu sebesar Rp 40 miliar.

‘’2018 target kurang dari Rp 40 miliar, tapi realisasinya kurang. Tapi secara kesuluruhan realisasi pajak kita di tahun itu mencapai 107 persen lebih, dari target Rp 1,2 triliun. Tahun ini targetnya Rp 1,4 triliun,’’ jelasnya.

Namun dia membantah adanya pihak yang menyebutkan bahwa realisasi pajak reklame di tahun 2018 hanya sebesar Rp 1 miliar. Pihaknya telah melakukan klarifikasi dan ternyata hal itu datanya diambil dari bidang perizinan.

‘’Padahal datanya tidak seperti itu. Sektor pajak reklame tercapai cukup tinggi, karena ada kebijakan mulai 8 Agustus 2018 reklame belum berizin bisa dipungut pajak lagi,’’ ujarnya.

Dengan adanya aturan yang nantinya membolehkan lagi memungut pajak reklame yang berizin maupun belum berizin, Yudi Mardiana optimis target perolehan pajak reklame tahun ini tercapai. Bahkan tidak hanya mencapai target, tapi dia optimis bisa tercapai lebih dari target yang ditetapkan pemerintah dan dewan tersebut. (duh)

 

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.