Pencegahan Sejak Dini, Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum Sekolah

Dengan pendidikan antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, maka akan memberikan pengaruh lebih besar dalam upaya menanamkan karakter antikorupsi sejak dini.

SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama jajarannya menyatakan komitmennya untuk mendukung pencegahan korupsi. Salah satunya dengan memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah di Kota Semarang.

Penandatanganan kesepakatan pendidikan antikorupsi masuk kurikulum sekolah sebagai upaya pencegahan korupsi sejak dini. Foto: dokumentasi

‘’Korupsi adalah masalah kronis yang harus kita cegah dan berantas bersama. Saya sepakat jika pendidikan antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah,’’ katanya.

Hal tersebut disampaikan saat menandatangani Peraturan Bersama Pendidikan Antikorupsi di Bale Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Surakarta, Jumat (27/9/2019) lalu. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Waki Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata.

Hendi, sapaan akrabnya, menyebutkan dengan pendidikan antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, maka akan memberikan pengaruh lebih besar dalam upaya menanamkan karakter antikorupsi sejak dini kepada calon-calon pemimpin masa depan bangsa.

Lebih lanjut, Hendi mengungkapkan jika selama ini pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya dalam hal pencegahan korupsi. Mulai pelaporan kekayaan pejabat hingga membuka layanan aduan masyarakat tentang pungutan liar dan lainnya.

‘’Di antaranya pelaporan tentang harta kekayaan pejabat secara berkala, pembentukan tim sapu bersih pungutan liar, serta mempermudah aduan masyarakat melalui Lapor Hendi dan call center 112,’’ terangnya.

Tidak hanya itu saja, Hendi melanjutkan sejumlah inovasi juga dilakukan untuk mempersempit peluang-peluang tindak pidana gratifikasi dan korupsi. Seperti misalnya meluncurkan aplikasi perizinan online, pengadaan lelang secara online lelang melalui LPSE, pembayaran PBB melalui sistem nnline, serta pengurusan administrasi kependudukan.

Adapun kegiatan penandatanganan Peraturan Bersama Pendidikan Antikorupsi sendiri, adalah menjadi salah satu upaya KPK untuk fokus dalam pencegahan korupsi. Yaitu dengan melibatkan kepala daerah untuk mendorong budaya antikorupsi sedini mungkin.

Alexander Marwata mengatakan, salah satu langkah nyata pencegahan korupsi yang disepakati dalam penandatanganan tersebut, adalah melalui upaya memasukkan mata pelajaran antikorupsi ke dalam sistem pendidikan. Mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Ia menyebutkan bahwa pihaknya kini tak lagi ingin dikenal sebagai pemberantas dan penangkap koruptor, melainkan akan selalu hadir dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan begitu harapannya akan terbentuk karakter dan nilai antikorupsi dalam diri anak, baik melalui pendidikan formal maupun lingkungannya.

‘’KPK menyediakan modul-modul pendidikan antikorupsi yang dapat diunduh secara gratis. Silakan dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi,” tegasnya.

Tak hanya itu, pihaknya pun menggunakan sarana bus yang digunakan untuk KPK bisa hadir di tengah masyarakat. Juga guna mendorong upaya pencegahan korupsi sehingga tak ada lagi kerugian besar negara akibat korupsi.

‘’Sudah 4 bulan perjalanan bus KPK, kini tiba di surakarta. Bus ini merupakan representasi KPK di daerah. Kehadiran KPK utamanya untuk mendorong upaya pencegahan. Karena tugas KPK tidak hanya penindakan,” tandasnya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.