Penangguhan Penahanan Dipersulit, Tersangka Pencurian Mengadu ke Rumah Pancasila

Selama proses hukum tersebut berjalan, pada tanggal 5 Mei 2019 kedua belah pihak berdamai dan sudah membuat surat pernyataan.

SEMARANG – Rumah Pancasila dan Klinik Hukum mendatangi Polsek Mijen terkait upaya penangguhan penahanan terhadap tersangka W yang tak kunjung diberikan. Padahal antara W dan pelapor berinisial AW sudah berdamai serta sudah ada surat permohonan pencabutan laporan dan penghentian perkara. W sebelumnya dituduh melakukan pencurian dengan sangkaan Pasal 365 KUHP dan hingga saat ini masih ditahan di Mapolsek Mijen.

Yosep Parera dan orangtua W saat memberikan keterangan di Mapolsek Mijen. Foto: metrojateng.com/ahmad khoirul asyhar

“Kemarin ada seorang warga mendatangi Rumah Pancasila dan Klinik Hukum untuk meminta bantuan atas perkara yang menimpa W. Saat ini W masih ditahan di Polsek lebih dari 60 hari padahal sudah ada perdamaian antara pelapor AW dengan tersangka W, bahkan pelapor sudah mengajukan surat permohonan pencabutan dan menghentikan perkara ini,” kata Theodorus Yosep Parera, pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, saat ditemui di Mapolsek Mijen, Rabu (17/7/2019).

Yosep menjelaskan, inti kedatangannya ke Mapolsek Mijen adalah untuk bertemu Kapolsek Mijen dan juga tersangka W. Ia juga mempertanyakan kenapa permohonan penangguhan penahanan tersebut tidak kunjung diberikan oleh penyidik.

Hal itu menurutnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar, terlebih pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut merupakan rakyat kecil.

“Hal yang jadi permasalahan adalah sekali pun perkara ini pidana, kita lihat di pusat sana pejabat yang melakukan kejahatan hari ini ditahan dua hari kemudian bisa ditangguhkan. Ini sudah berkali-kali minta penangguhan tetapi tidak juga diberikan,” ungkapnya.

Perkara yang menimpa W bermula pada suatu malam W membawa handphone milik istrinya M. Saat itu di dalam handphone M terdapat pesan dari AW yang intinya mengajak untuk berhubungan badan. Setelah itu W menemui AW dan sempat ada pemukulan terhadap AW karena ia tidak mengakui ajakan dalam pesan tersebut.

“Begitu AW mengakui, W kemudian meminta pertanggungjawaban atas perbuatan itu. Maka AW menyerahkan motor, dompet, dan handphone-nya kemudian dibawa oleh W. Tiga hari kemudian W datang ke rumah AW untuk mengembalikan motor dan dompet sedangkan handphone masih disita,” papar Yosep.

Meski telah mengembalikan barang, ternyata W sudsh dilaporkan ke polisi oleh AW pada tanggal 16 April 2019. Akhirnya W ditangkap pada tanggal 2 Mei 2019 dan ditahan di Mapolsek Mijen pada tanggal 3 Mei 2019 oleh penyidik.

Selama proses hukum tersebut berjalan, pada tanggal 5 Mei 2019 kedua belah pihak berdamai dan sudah membuat surat pernyataan. Perdamaian tersebut kemudian disusul oleh surat permohonan pencabutan dan menghentikan perkara dari pelapor (AW) kepada polisi tertanggal 6 Mei 2019.

“Semua barang sudah kembali, apa yang harus dituntut lagi? Tetapi sampai hari ini masih ditahan. Orang lain kalau kaya dan punya pengaruh atau punya penjamin pasti langsung bebas. Ini rakyat kecil dipersulit. Kami juga memberikan bantuan ini secara probono,” terang Yosep.

Yosep menambahkan, Rumah Pancasila dan Klinik Hukum akan mengambil langkah hukum terkait perkara tersebut. Pertama, mengirim surat resmi kepada Kapolda agar menggelar perkara ini dengan Polsek Mijen. Kedua, mengirim surat kepada Kajari Semarang tembusannya kepada Kajati agar perkara ini ditunda sementara sampai ditemukan ada celah atau ada pelanggaran apa tidak.

“Rumah Pancasila akan mendampingi sampai perkara ini selesai. Sudah ada ancaman yang saya dengar, apakah benar atau tidak, yaitu menyuruh untuk tidak pakai pengacara. Besok kami tempuh langkah hukum untuk membuat hukum menjadi lebih baik bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Prinsipnya itu,” tegasnya.

Bukan Delik Aduan

Sementara itu, Panit Idik Polsek Mijen Iptu Bardo mengatakan permohonan penangguhan penahanan tersebut memang sudah pernah diajukan kepada Kapolsek Mijen yang saat itu dijabat oleh Kompol Warijan.

Namun proses tersebut diminta untuk melanjutkan karena pada saat bersamaan ada proses perpindahan Kapolsek. Selain itu, penyidik tidak memberikan penangguhan lantaran laporan dari korban AW tidak masuk dalam delik aduan.

“Pencabutan itu setelah ada penangkapan dan penahanan. Pasal yang disangkakan itu bukan delik aduan. Kalau delik aduan dan ada pencabutan polisi bisa menghentikan. Saat penangkapan pada tanggal 2 Mei sebenarnya kami sudah menawarkan mediasi juga,” katanya.

Terkait proses hukum tersangka W sejauh ini masih menunggu P21. Berkas sudah diajukan ke kejaksaan dan tinggal menunggu keputusan dari kejaksaan.

“Tersangka masih ditahan di Polsek Mijen. Tahap 1 sudah, sudah P19, ini berkas sudah kami kirim lagi dan menunggu P21. Pemberkasan lama karena kami menunggu hasil labfor yang baru keluar lebih dari 2 pekan. Selain itu juga sempat ada jeda libur Lebaran,” pungkasnya. (aka)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.