Penanganan Angka Kematian Ibu dan TBC Jadi Prioritas Dinkes Jateng

Khusus AKI merupakan angka kematian ibu pada masa kehamilan, bersalin dan nifas.

SOLO – Dinas Kesehatan Jawa Tengah memprioritaskan penanganan kesehatan salah satunya angka kematian ibu (AKI). Upaya itu sebagai wujud tanggung jawab agar hak masyarakat hidup sehat dapat terpenuhi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng dr Yulianto Prabowo memaparkan hasil kinerja pada pertemuan Evaluasi Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan 2019 di Paragon Hotel Solo, Kamis (29/8/2019). Foto: dokumentasi

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, dokter Yulianto Prabowo mengatakan, saat ini Jateng masih memiliki masalah prioritas kesehatan antara lain AKI, angka kematian neonatal (AKN), stunting, penyakit menular dan tidak menular, serta mutu dan cakupan imunisasi.

“Khusus AKI merupakan angka kematian ibu pada masa kehamilan, bersalin dan nifas. Untuk Jateng, hitungan rasio berdasarkan jumlah kelahiran, sekitar 80 per 100 ribu kelahiran hidup. Ini sebenarnya jauh lebih rendah, dibanding AKI di Indonesia yang mencapai 300 per 100 ribu kelahiran hidup. Umumnya, penyebab AKI ini karena adanya perdarahan pada waktu persalinan, hingga keracunan dalam kehamilan,” ungkapnya di sela pertemuan Evaluasi Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan 2019 di Paragon Hotel Solo, Kamis (29/8/2019).

Dalam evaluasi tersebut, bisa diketahui sejauh mana capaian yang sudah diraih dan mana yang belum. Hasil yang sudah tercapai, bisa terus ditingkatkan sementara hasil yang belum tercapai, dapat terus dikejar dengan maksimal.

Dari catatan Dinkes Jateng, AKI di beberapa  kabupaten/kota di Jateng masih cukup tinggi. Harapannya, pada semester II/2019 bisa menekan dan mengendalikan angka tersebut.

“Termasuk angka kematian yang disebabkan kesakitan antara lain penyakit demam berdarah, serta kasus lain yang masih tinggi harus ditekan. Termasuk HIV /AIDS, serta TBC. Kami ingin kasus yang ada, dapat ditemukan semua sehingga bisa diobati,” katanya.

Selain itu untuk kasus TBC, Jateng memiliki target pada 2028 penyakit tersebut dapat dieliminasi dan tidak ada kasus baru. “Tahapannya, temukan seluruh kasus, obati dan dijaga jangan sampai muncul lagi. Adapun, saat ini masih dalam tahap temukan semuanya, untuk itu kami dorong agar penderita TBC ini bisa terdata dan bisa segera diobati,” kata Yulianto.

Sejauh ini, dalam pendataan atau menemukan penderita TBC, pihaknya agak kesulitan. Salah satunya karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang TBC. Selama ini, masyarakat seringkali menganggapnya sebagai batuk biasa. “Mereka tidak tahu, anggapannya hanya batuk biasa. Tidak tahunya TBC, untuk itu perlu kita tingkatkan juga edukasi masyarakat tentang jenis penyakit termasuk TBC,” papar Yulianto.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak.

Struktur dan tata kerja yang baru di lingkungan Dinas Kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan harmonisasi hubungan kerja sehingga dapat meningkatkan keterpaduan program prioritas yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi (termasuk UPT) dan kabupaten/kota, swasta, organisasi profesi, institusi pendidikan tenaga kesehatan, masyarakat, LSM dan lain-lain.

“Koordinasi dan evaluasi perlu dilakukan untuk menuntaskan permasalahan kesehatan di Jawa Tengah, dan membangun komitmen dengan Kabupaten / Kota dalam rangka mencapai target indikator RPJMD dan Renstra,” pungkas Yulianto.

Dalam evaluasi tersebut hadir seluruh dinas kesehatan kabupate/kota Se-Jateng, direktur rumah sakit, kepala puskemas, organisasi keagamaan, hingga LSM. Termasuk Direktur Pelayanan Rumah Sakit Kemenkes RI Dr dokter Ina Rosalina. (ang)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.