Pemohon e-KTP Membeludak, Dispendukcapil Kendal Buka Loket Darurat

Warga menyerbu kantor dispendukcapil untuk melakukan perekaman agar data kependudukan tidak di-nonaktifkan.

KENDAL – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kendal terpaksa membuka loket tambahan untuk melayani warga yang mengurus dokumen kependudukan. Loket layanan ini berada di tempat parkir, karena di dalam kantor sudah penuh warga yang mengantre.

Dispendukcapil Kendal harus membuka loket darurat untuk melayani warga yang mengurus administrasi kependudukan. Foto: metrojateng.com/edi prayitno

Warga menyerbu kantor dispendukcapil untuk melakukan perekaman agar data kependudukan tidak di-nonaktifkan. Pasalnya pada tanggal 31 Desember tahun 2018, Dispendukcapil akan menonaktifkan data kependudukan warga yang berusia 23 tahun ke atas apabila belum melakukan perekaman data kependudukan.

Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil Kendal, Akhyan menuturkan, sebagian besar warga yang datang melakukan pengurusan KTP Elektronik.

“Biasanya kalau setelah libur, permintaan membeludak. Dalam sehari kami melayani warga sebanyak 180 hingga 200 orang,” jelasnya, Kamis (27/12/2018).

Banyaknya warga yang mengantre, pihaknya berinisiatif menambah layanan perekaman data penduduk hingga di depan kantor agar mempercepat pelayanan. “Ini kami nambah pelayanan perekaman data agar warga tidak semakin berjubel,” imbuhnya.

Alat yang digunakan dalam layanan tambahan ini petugas memakai peralatan yang biasanya digunakan untuk jemput bola mobil keliling yang dibongkar dan dipindahkan area parkir kantor.

Sementara itu antrean cetak KTP Elektronik ada sekitar 20 ribuan lebih yang sudah menggunakan surat keterangan sedangkan yang sudah perekaman sekitar 12 ribuan.

Akhyan menambahkan, pada hari biasa petugas hanya melayani sekitar 150 pemohon kelengkapan administrasi pencatatan kependudukan. Namun khusus hari ini hingga 100 persen.

Sementara itu, Misbahul Munir, warga Ringinarum menuturkan, kedatangan dirinya ke Kantor Dispendukcapil guna mengurus Kartu Keluarga (KK). Ia mengatakan nomor pada KK miliknya tidak dapat diakses secara online saat dirinya hendak mengurus BPJS Kesehatan. (MJ-01)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.