Pemkot Semarang Menunggak Dua Bulan Iuran BPJS Kesehatan

Yang Agustus sudah diproses. Sudah saya tandatangani nota transferannya. Tinggal yang September yang belum dibayar.

SEMARANG- Pemerintah Kota Semarang kedapatan menunggak pembayaran klaim Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sejak dua bulan terakhir.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Widoyono. Foto: metrojateng.com/Fariz Fardianto

Kepala BPJS Kesehatan Kota Semarang, Bimantoro R menyebut total tunggakan PBI BPJS yang harus dibayar oleh Pemkot mencapai sekitar Rp 11 miliar.

“Saya sudah minta sanksi layanan publik bagi mereka yang telat bayar iuran. Sanksinya berupa pencabutan kepemilikan kartu BPJS, sehingga ketika seseorang hendak membuat paspor dengan syarat kepemilikan BPJS yang bersangkutan jadi tidak bisa. Dan sanksi-sanksi sejenisnya,” kata Bima, Kamis (27/9/2018).

Ia mengatakan pemkot menunggak pembayaran tanpa disertai denda. Tunggakan juga ada pada kepersertaan mandiri BPJS Kesehatan dengan kategori pekerja bukan penerima upah di Kota Semarang sejumlah Rp 55 miliar. Tunggakan peserta mandiri untuk Kabupaten Demak Rp 18 miliar.

Lebih jauh, ia menjelaskan total peserta JKN di seluruh Indonesia sudah ada 201 juta jiwa. Dari jumlah itu, terdapat 1.532.768 jiwa di antaranya merupKan penduduk yang memiliki KTP Kota Semarang.

Ia pun telah berkoordinasi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk merubah regulasi agar lebih luwes dalam membantu pelaksanaan JKN. Termasuk mempermudah proses peminjaman dana talangan bagi rumah sakit yang belum sempat menerima pembayaran tunggakan dari BPJS.

Kepala Dinkes Kota Semarang, Widoyono mengungkapkan pihaknya sudah berusaha membayar tunggakan PBI BPJS Kesehatan secara berkala. Rata-rata premi PBI BPJS Kesehatan per bulan yang menjadi tanggungan pemkot senilai Rp 5,5 miliar.

Sedangkan tunggakan pada Agustus sudah dibayar. Widoyono memperkirakan tagihan BPJS di bulan September mencapai 6,3 miliar.

“Yang Agustus sudah diproses. Sudah saya tandatangani nota transferannya minggu ini. Tinggal yang September yang belum dibayar. Sebab biasanya kan kita bayarnya awal bulan. Tapi karena sedang menunggu pembayaran dari peserta PBI lainnya, maka ditunggu dulu biar tuntas,” akunya.

Ia mengatakan sudah ada perjanjian dengan BPJS Kesehatan untuk menyikapi tunggakan yang dibebankan kepada Pemkot.

Salah satunya meneken perjanjian dengan BPJS yakni berhutang dahulu bila anggarannya tidak mencukupi. “Yang kedua bila ada kekurangan, maka uangnya bisa dibayarkan di tahun depan,” katanya.

Dinkes mencatat dari 1,6 juta jiwa penduduk Semarang, masih ada 7 persen sampai 8 persen atau 100 ribu warga yang belum punya kartu BPJS Kesehatan. Pihaknya ikut menggencarkan sosialisasi program BPJS Kesehatan kepada warga.

“Yang belum punya kartu BPJS biasanya belum tahu atau belum mau bikin karena merasa masih mampu berobat mandiri. Bisa juga belum punya waktu mengurus BPJS. Padahal kan cuma pakai KTP dan KK saja. Semua penyakit dicover oleh BPJS kecuali kecelakaan, bayi tabung dan kosmetika,” ujar dia. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.