Pemkot Diminta Lakukan Monitoring Program LPG

Pemerintah perlu menyediakan media konsultasi dan keluhan masyarakat dalam hal program LPG.

SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang diminta untuk memperbaiki layananan program Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di kota ini. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan media konsultasi dan keluhan masyarakat terkait efektivitas program tersebut.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Agus Riyanto Slamet mengatakan, pemerintah kota sebaiknya melakukan monitoring terutama untuk melihat dampak negatif yang timbul di masyarakat.

‘’Pemerintah perlu menyediakan media konsultasi dan keluhan masyarakat dalam hal program LPG,’’ katanya saat menjadi pembicara dalam forum koordinasi pemanfaatan LPG bersubsidi di Kota Semarang, baru-baru ini.

Agus berharap program konversi minyak tanah ke LPG dipertahankan keberlanjutannya. Namun untuk meningkatkan keamanan dan menekan distribusi serta efisiensi harga, dia berharap pemerintah kota dapat menggalakkan pemakaian jaringan gas kota di perumahan-perumahan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta, dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

‘’Usaha mikro yang berhak menggunakan elpiji 3 kg yaitu mereka yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan beromzet maksimal Rp 300 juta per tahun,’’ ungkapnya.

Disebutkan ada beberapa keuntungan yang didapatkan dalam pengelolaan LPG. Di antaranya kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas produksi baik rumah tangga maupun industri kecil.

Namun ada beberapa kendala yang harusnya bisa diantisipasi pemerintah terkait program LPG ini. Seperti masih banyaknya resiko kebakaran atau ledakan tabung gas, kelangkaan suplay, dan masih banyaknya distribusi yang kurang tepat sasaran. (duh)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.