Pemkab dan Kejari Sukoharjo Jalin Kerja Sama Bidang Datun

Kerja sama ini, diharapkan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, akan lebih cepat dan tepat sasaran

SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menjalin kerja sama dengan kejaksaan negeri setempat untuk penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara (Datun). Kerja sama tersebut untuk memberikan jaminan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Bupati dan Kajari Sukoharjo menandatangani MoU kerja sama bidang perdata dan tata usaha negara (Datun). Foto: metrojateng.com

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tatang Agus Vallyanto di Lobby Kantor Bupati Sukoharjo, Selasa (22/1/2019).

Wardoyo memaparkan, penandatanganan kerja sama ini merupakan sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan antara Pemkab Sukoharjo dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Hal tersebut untuk mewujudkan kesamaan pandang terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum, khususnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Dengan ditandatanganinya sesepakatan kerjasama ini, diharapkan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, akan lebih cepat dan tepat sasaran,” terang Bupati Sukoharjo.

Hal tersebut untuk memberikan jaminan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

“Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Kejaksaan Negeri Sukoharjo selalu mengedepankan komunikasi untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga akan berdampak positif terhadap pembangunan pada semua bidang,” imbuhnya.

Sementara itu, Tatang menyambut baik atas kerjasama Kajari dengan Pemkab Sukoharjo. “Kami selaku jaksa pengacara negara dengan senang hati memberikan pendampingan bagi semua OPD untuk berkonsultasi dengan kami tentang permasalahan hukum,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kajari Sukoharjo melakukan Launching Aplikasi e-TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan) serta aplikasi pelayanan hukum yang disingkat dengan Siap Pak (Sistem Aplikasi online Pelayanan Hukum). (MJ-28)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.