Pembahasan Tunjangan Alot, Ratusan Guru Honorer Geruduk DPRD

aratusan guru honorer menunggu pembahasan tunjangan dalam sidang badan anggaran DPRD Kabupaten Magelang. (foto: metrojateng.com/ ch Kurniawati)

MAGELANG – Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga honorer K2, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Magelang, Jumat (18/8). Mereka ingin mengetahui hasil rapat Badan Anggaran KUA PPAS APBD Perubahan Kabupaten Magelang. Di dalamnya memuat kenaikan tunjangan untuk GTT PTT.

“Kami tidak demo, tapi mendengarkan rapat di DPRD,” kata Indi Partiningsih Wakil Ketua II, guru K2. Sejauh ini tunjangan yang diterima mereka belum mencapai upah minimum yang berlaku di Kabupaen Magelang. Dari dana BOS, guru GTT dan PTT hanya mendapat 15 persen. Apabila muridnya sedikit, maka yang diperoleh guru GTT dan PTT pun sedikit.

Setiap bulan rata-rata mereka menerima Rp 200 ribu hingga Rp 600 ribu. “Itu untuk yang negeri, yang swasta kami tidak tahu. Kalau jumlah guru GTT dan PTT dalam satu sekolah banyak, maka sudah pasti yang diterima juga sedikit, karena harus dibagi-bagi,” ungkapnya.

Untuk guru SMP, penerimaan tergantung mata pelajaran yang diampu. Sedangkan guru SD, tidak terhitung berdasar mata pelajaran, karena berlaku guru kelas.

Sementara itu, rapat di DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Saryan Adiyanto, berlangsung hingga tujuh jam. Pembahasan penganggaran tambahan pendapatan untuk GTT PTT berjalan alot.

Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tidak menyiapkan data akurat terkait GTT PTT. Regulasi yang menjadi dasar pengalokasian bantuan untuk GTT PTT pun tidak sinkron antara yang ada di Bappeda dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal itu mebuat ratusan GTT PTT kecewa. Beberapa kali mereka meneriaki TAPD yang tidak bisa memberikan penjelasan logis. Di luar ruang sidang, mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI Perjuangan M Sakir mengatakan Pemkab Magelang awalnya memberikan usulan  kenaikan Rp 100 ribu untuk GTT PTT pada APBD Perubahan 2017. Namun, oleh Badan Anggaran jumlah tersebut ditambah menjadi Rp 800 untuk GTT PTT di sekolah/lembaga negeri dan Rp 300 untuk GTT PTT di sekolah swasta.

“Mereka ujung tombak pendidikan di Kabupaten Magelang, dan posisi mereka tidak tergantikan, karena jumlah PNS semakin berkurang. Sudah jadi kewajiban kita untuk memberikan penghasilan yang pantas,” tandasnya. Sakir menegaskan, bahwa secara regulasi dan kemampuan daerah, semuanya memenuhi. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan tambahan tunjangan bagi GTT PTT.

Sakir menyesalkan Pemkab Magelang yang tidak bisa memberikan kenaikan tunjangan. Sedangkan daerah lain sudah banyak yang memberikan sesuai UMK. Sementara di Kabupaten Magelang, ada sisa anggaran gaji pegawai sebesar Rp 100 miliar dari total Silpa Rp 400 miliar lebih.

DPRD memiliki data jumlah GTT PTT di Sekolah/Lembaga Negeri mencapai 2.230 orang. Sementara yang swasta mencapai 1.856 orang. Apabila secara bertahap GTT PTT Negeri diberikan tambahan Rp 800 ribu ditambah  BOS maka mereka akan menerima Rp 1,4 juta per bulan untuk golongan honorer K2, kemudian Rp 1,1 juta untuk GTT PTT satu atap dan Rp 1 juta untuk GTT PTT biasa.

Sedangkan untuk GTT PTT sekolah swasta akan mendapatkan tambahan Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan. Dengan jumlah itu maka dibutuhkan anggaran Rp 7,22 miliar di APBD perubahan 2017 untuk membayar mereka selama tiga bulan.

Plt Sekda Eko Triyono mengatakan jumlah peningkatan tambahan tersebut belum bisa diberikan. Pihaknya mengaku masih butuh waktu untuk melakukan kajian dan melaporkannya ke Bupati Magelang. (MJ-24)

 

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

5 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.