Pembahasan Anggaran Buntu, Pemkab Magelang Tolak Naikkan Gaji Guru Honorer

Ratusan guru yang menunggu pembahasan KUA PPAS oleh Badan Anggaran Kabupaten Magelang.

MAGELANG – Pembahasan KUA PPAS oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalami deadlock. Ratusan guru GTT, PTT dan K2 yang telah dua hari menunggu hasil bahasan itu kecewa. Pemerintah Kabupaten Magelang bersikukuh tak setuju dengan besaran kenaikan tambahan pendapatan untuk guru honorer tersebut.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang Eko Triyono mengatakan, Pemkab tidak berani mengambil resiko menaikkan bantuan intensif bagi GTT PTT sebesar Rp 800 untuk mereka yang di lembaga negeri dan Rp 200 ribu untuk mereka yang bekerja di sekolah swasta. Sebab, tidak ada payung hukum yang bisa digunakan untuk memberikan bantuan tersebut.

“Namun, sesuai usulan dari Dinas Pendidikan, kami tetap akan memberikan tambahan Rp100 ribu,” kata Eko dalam rapat Badan Anggaran yang juga diikuti ratusan GTT PTT di Gedung DPRD.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Magelang mendorong untuk membuat Perda maupun Perbub untuk mendasari pemberian bantuan tersebut. Hal itu juga dilakukan oleh daerah lainnya. Menurut Sakir, anggota Badan Anggaran FPDI, kualitas pendidikan kabupaten Magelang di kawasan Kedu ini termasuk paling rendah.

Ia menilai, Pemkab Magelang justru bersikap inkonsisten. Sebab, mengatakan tidak memiliki payung hukum namun berani menaikkan Rp 100 ribu. “Jadi sebaiknya kita  buat payung hukumnya kemudian  kita susun bersama-sama lalu kita naikkan bantuan insentif bagi GTT PTT setara UMK,” tutur dia.

Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra Prihadi mengatakan kemampuan daerah untuk memberikan tambahan insentif bagi GTT PTT sangat memungkinkan. Dari perhitungan di Badan Anggaran, hanya dibutuhkan Rp 7,33 Miliar di APBD Perubahan 2017. Sementara Silpa atau anggaran yang tidak terpakai di Pemkab Magelang mencapai lebih dari Rp 400 miliar.

DPRD sendiri, katanya mengusulkan kenaikan pendapatan GTT PTT di lembaga negeri Rp 800 ribu. Jika plus BOS maka mereka akan menerima Rp 1,4 juta perbulan untuk golongan honorer K2, kemudian Rp 1,1 juta untuk GTT PTT satu atap dan Rp 1 juta untuk GTT PTT biasa. Sedangkan untuk GTT PTT sekolah swasta akan mendapatkan tambahan Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu perbulan.

Wakil Ketua guru K2, Indi Partiningsih, menyayangkan sikap Pemkab Magelang. Menurutnya, seharusnya Pemkab Magelang memperhatikan kesejahteraan GTT PTT yang merupakan pilar penting pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Magelang.

Para  GTT PTT memegang peranan penting karena menggantikan peran PNS yang quotanya tidak memenuhi. Bahkan, beban kerja GTT PTT lebih banyak. Ia menyebutkan ada  guru yang ingin keluar dari sekolah karena tidak diberikan gaji yang layak mau keluar tapi dilarang. “Sementara tetap mengajar tapi tidak diberikan perhatian,” ujarnya. (MJ-24)

 

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

− 3 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.