Pemasangan Iklan Kampanye Pemilu 2019 Dibatasi 21 Hari

Setiap peserta Pemilu 2019 hanya boleh memasang iklan kampanye selama 21 hari sebelum masa tenang kampanye.

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah mewanti-wanti kepada para peserta Pemilu 2019 yang mencakup calon legislatif DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota maupun pasangan capres/cawapres, mematuhi aturan penayangan iklan kampanye di media massa. Pasalnya, setiap peserta Pemilu 2019 hanya boleh memasang iklan kampanye selama 21 hari sebelum masa tenang kampanye.

Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat mengaku telah membentuk gugus tugas bersama Bawaslu dan KPID untuk mengawasi pemasangan iklan kampanye saat Pemilu 2019.

“Peserta Pemilu diperkenankan pasang iklan selama 21 hari. Atau mulai 24 Maret sampai 13 April. Diluar itu mereka berarti melanggar aturan yang ditetapkan oleh tim gugus tugas,” katanya, saat menyambangi kantor KPID Jateng Jalan Tri Lomba Juang Semarang, Kamis (24/1/2019).

Penetapan jadwal pemasangan iklan kampanye demi menjalankan proses pengawasan kampanye. Ia ingin menguatkan peran KPU dan Bawaslu dalam melihat pemberitaan kampanye yang harus berimbang.

“Kami aktif cermati UU PKPU. Termasuk tahapan kampanye yang ada saat ini. Yang pasti iklan kampanye paslon hanya boleh ditayangkan 21 hari sebelum masa tenang. Dan inilah yang akan difasilitasi oleh KPU. Baik media cetak, online, radio maupun televisi,” tuturnya.

Sedangkan, Koordinator Divisi Humas dan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, M Rofiuddin telah menyiapkan 10 undang-undang untuk menjerat lembaga penyiaran yang melanggar pemasangan iklan kampanye.

Ia menekankan azas adil dan berimbang jadi syarat mutlak bagi pemasangan iklan kampanye.

“Caranya dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta Pemilu untuk ditayangkan pada media massa,” bebernya.

Hasil pengawasan sementara, pihaknya memergoki terdapat beberapa media di Jawa Tengah yang nekat menayangkan iklan dengan mengunggah citra diri salah satu parpol. Pihaknya sedang memelajari pelanggaran konten iklan tersebut. Dalam waktu dekat, ia akan melayangkan surat kepada Dewan Pers untuk menegur media tersebut supaya diberi sanksi tegas.

“Kajiannya sudah kami kirim kepada Dewan Pers,” urainya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.