Pejabat Kemenkeu Akui Dimintai Tambahan Dana DAK oleh DPR RI

Sisa dana Rp 2 triliun diminta oleh jajaran DPR RI sebagai serapan aspirasi untuk DAK Tambahan ke daerah.

SEMARANG – Kasus suap aliran Dana Alokasi Khusus yang menyeret Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan terus bergulir. Kali ini giliran pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bersaksi dalam sidang lanjutan kasus tersebut, di Tipikor Semarang, Jalan Suratmo Manyaran, Rabu (15/5/2019).

Ilustrasi.

Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu, Putut Hari Satyaka, dihadirkan dalam sidang suap aliran DAK yang bersumber dari APBD 2017 tersebut.

Dalam sidang tersebut, Putut mengungkapkan pagu APBN Perubahan 2017, di kementeriannya menggelontorkan dana mencapai Rp 11,2 triliun. Saat itu kebutuhan DAK untuk daerah sekitar Rp 9,2 triliun dan masih sisa Rp 2 triliun.

Kemudian, kata dia, sisa dana Rp 2 triliun diminta oleh jajaran DPR RI sebagai serapan aspirasi untuk DAK Tambahan ke daerah.

“Kemudian, pertengahan Juli disepakati. Setelah dua minggu saya baru dapat daftar daerah yang diusulkan,” ungkapnya.

Putut menambahkan daftar daerah yang diusulkan kemudian diverifikasi kembali agar tidak ada daerah yang dobel.

“Ternyata ada yang dobel. Kami dikomunikasikan, kemudian dibetulkan. Lalu Agustus baru disahkan,” kata Patut.

Seperti diberitakan sebelumnya, suap aliran DAK Perubahan 2017 ini telah menyeret Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan ke dalam penjara. Taufik didakwa menerima komitmen fee dari kepengurusan DAK Rp 4,85 miliar. Uang fee dari dua daerah mencakup Kebumen Rp 3,65 miliar tahun anggaran 2016 dan dari Purbalingga Rp 1,2 miliar tahun anggaran 2017.

Alhasil, Taufik kini dijerat pasal berlapis. Mulai pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (far)

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.