Pasien Kritis Tidak Boleh Terhambat Gara-gara Administrasi Berbelit-belit 

Hendi Kumpulkan Rumah Direktur Rumah Sakit dan BPJS

Kasus khusus untuk pasien yang memiliki potensi resiko tinggi pada keselamatan nyawa harus ditolerir. Tidak boleh terganggu proses admistrasi berbelit-belit.

Wali Kota Hendi berbicara di hadapan para direktur rumah sakit negeri dan swasta serta BPJS mengenai upaya menekan angka kematian ibu di Kota Semarang, Selasa (26/3/2019). (istimewa)

 

SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, serius berupaya menangani Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Semarang. Salah satunya dengan mengundang dan membuka ruang diskusi bersama seluruh direktur rumah sakit negeri dan swasta, serta pimpinan BPJS di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Selasa (26/3/2019), pria yang akrab disapa Hendi tersebut berharap ada sebuah rumusan kebijakan yang tepat, untuk menekan angka kematian ibu dan anak di Kota Semarang.
Pasalnya, dia mencatat hingga bulan Maret 2019 telah ada tujuh kasus kematian ibu di Kota Semarang. Ia menegaskan pemerintah kota menaruh perhatian pada kondisi proses persalinan yang memiliki potensi resiko tinggi.

Dia meminta pihak BPJS untuk mendahulukan kemudahan akses pelayanan terlebih dahulu, dibanding urusan peraturan dan administrasi yang cenderung berbelit-belit. Jangan sampai pasien gawat darurat terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan hanya gara-gara administrasi.

“Kalau (pasien) kondisi kritis saya minta tolong untuk dirawat dulu. Jangan pikirkan tipe pelayanan dan administrasi. Untuk kasus-kasus khusus yang memiliki potensi resiko tinggi harus ditolerir,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hendi juga menekankan, jika angka kematian ibu dan anak adalah pekerjaan rumah besar yang harus ditangani segera dengan bergerak bersama. Dia pun meyakinkan jika pemerintah akan fokus terhadap upaya penekanan angka kematian ibu di Kota Semarang, salah satunya melalui dorongan peningkatan pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan itu terkhusus ditegaskan terkait peningkatan tenaga medis dan non medis.

Di sisi lain, Hendi juga meminta adanya upaya promotif yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait alur pelayanan kesehatan, mulai dari pendaftaran BPJS, pendaftaran UHC dan lainnya.

Diakuinya, bahwa pada tahun 2011 dulu, dirinya cukup heran dengan tingginya angka kematian ibu dan anak di Kota Semarang yang lebih tinggi dari kota/kabupaten lain di Jawa Tengah. Hal ini mengingat Kota Semarang adalah pusat kesehatan, tempat di mana justru menjadi rujukan pelayakan kesehatan dari daerah-daerah lain.

“Karenanya, kami kemudian menggerakkan dan menekankan peran gasurkes serta efisiensi waktu dan pelayanan di rumah sakit, yang kemudian mulai berdampak pada penurunan kasus kematian ibu di Kota Semarang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Widoyono menambahkan, bahwa upaya mempermudah administrasi dan regulasi khusus bagi kasus ibu melahirkan resiko tinggi untuk dirujuk ke rumah sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), adalah menjadi salah satu langkah strategis. Selain itu pemberian pelayanan 24 jam bagi kegawatdaruratan ibu dan bayi, dia menilai akan sangat berkontribusi pada turunnya kematian ibu. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.