Partai Solidaritas Indonesia Gugat Undang-Undang MD3

Dini Shanti Purwono, saat mendampingi Ketum PSI Grace Natalie sebelum menggelar Kopdarwil partainya di Semarang. (foto: metrojateng.com/Fariz Fardianto)

 

SEMARANG – Tim Advokasi Partai Solidaritas Indonesia mulai hari ini, Jumat (22/2), resmi mengajukan gugatan uji materi alias judicial review terhadap pengesahan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang baru saja disahkan DPR.

Dini Shanti Purwono, Perwakilan Tim Advokasi DPP PSI mengaku optimistis gugatan partainya bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengingat gelombang protes juga disuarakan banyak kalangan.

“Mulai hari ini pukul 14.00 WIB siang kita ajukan gugatan ke MK. Kita optimistis pasti dikabulkan. Sebab, kita merasa UU MD3 sudah menciderai keadilan rakyat. Kan ini juga enggak dari kita saja. Melainkan seluruh rakyat Indonesia merasa dihianati oleh wakil rakyatnya,” ujar mantan Stafsus Menkeu era Faisal Basri tersebut, Jumat (22/2).

Ia menyayangkan sikap DPR yang sengaja memasang jarak dan membuat imunitas agar tak bisa disentuh oleh proses hukum. Hal ini, katanya bentuk antikritik terhadap masyarakat.

Senada, Ketua Umum PSI, Grace Natalie menyebut DPR telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh konstituennya. Gugatan yang dilayangkan partainya jadi salah satu opsi agar MK menyetujui revisi sejumlah pasal UU MD3 yang menuai kontroversi.

“Kalau sebuah kasus kita kawal bersama-sama, kita buka seluas-luasnya terang benderang, kita pantau terus. Saya rasa pihak yang mau mengambil keuntungan akan berpikir untuk ikut campur dalam proses ini,” paparnya.

Pasal-Pasal UU MD3 yang digugat PSI mulai Pasal 73, 122 huruf k, dan 245 ayat 1. Pasal 73 mengatur pelibatan Kepolisian RI (Polri) untuk memanggil paksa orang yang dipanggil DPR. Pasal 122 huruf k, mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum kepada seseorang yang dianggap merendahkan kehormatan DPR.

Pasal 245 ayat (1) juga ikut digugat karena menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD. (far)

Ucapan Lebaran 1440
Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

7 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.