Panwascam Kedung Bubarkan Paksa Kampanye Terselubung

Kegiatan yang mestinya berisi pengajian itu disisipi sosialisasi dari Partai Berkarya.

JEPARA – Kampanye terselubung bermotif pengajian dibubarkan paksa oleh Panwascam Kedung, Kabupaten Jepara. Kampanye tersebut tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Panwascam Kedung membubarkan kampanye tak berizin. Foto: metrojateng.com/dok Istimewa

Dari informasi, kampanye itu dilakukan di rumah warga Desa Kedungmalang RT 08 RW 03 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Senin (1/4) siang. Kegiatan yang mestinya berisi pengajian itu disisipi sosialisasi dari Partai Berkarya.

Ketua Panwascam Kedung, Tamakin mengatakan, pihaknya sudah mengimbau kepada tim kampanye Partai Berkarya untuk memahami dan menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Undang undang, PKPU maupun Perbawaslu.

“Jika tim kampanye tidak menaati ketentuan peraturan yang ada atau tidak sesuai prosedur, maka panwas dan kepolisian akan bertindak,” ungkapnya, Selasa (2/4/2019)

Pengunaan STTP ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Poin  b dan c Perbawaslu  nomor 28 tahun 2018. Selain itu juga Pasal 16 ayat (3) poin b PKPU 23/ tahun 2018 bahwa Petugas Kampanye bertugas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan kampanye.

Tamakin meneruskan, apapun kegiatan dari tim kampanye Parpol, Caleg, ataupun Capres ketika tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian dan tembusan kepada Bawaslu dan KPU maka kepolisian boleh membubarkan.

Sementara itu Komisioner Panwascam Kedung Divisi SDM, Ulil Absor mengatakan pihaknya telah menghentikan kampanye sebanyak dua kali di wilayahnya.

“Yang pertama di Desa Dongos, yang kedua ini di Desa Kedung Malang. Semuanya karena bantuan masyarakat yang melapor,” imbuhnya.

Komisiner Bawaslu Jepara, Abd Kalim mengatakan, Bawaslu sudah berulang kali melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada partai politik untuk menaati peraturan pemilu. Walau begitu, masih ada yang melanggar.

“Walau sudah diperingatkan, masih saja ada kasus yang terjadi. Sebenarnya ada banyak pelanggaran lain hasil laporan masyarakat, tetapi pihak parpol memutuskan membatalkan kampanye, sehingga tidak masuk pelanggaran,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam penanganan pelanggaran masyarakat memiliki andil tinggi dalam memberikan informasi. Dari beberapa pelanggaran pemilu bisa diatasi setelah ada laporan dari masyarakat.

“Secara undang undang masyarakat mendapat hak yang sama untuk mengawasi pemilu. Kami sangat terbantu dengan laporan tersebut,” pungkasnya.(MJ-23)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.