Pakar Hukum UGM Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi Kasda Pemkot Semarang

Bukti setoran Kasda Pemkot Semarang yang ditempatkan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) berupa rekening koran dibuat ganda. Dari kedua rekening koran tersebut terbukti fiktif.

SEMARANG – Sidang kasus korupsi dana kas daerah (Kasda) Pemkot Semarang, terus bergulir. Di hari ini, Rabu (22/5/2019), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menghadirkan seorang pakar hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Mantan kepala UPTD Kasda Pemkot, Dody Kristyanto kini duduk di kursi pesakitan. (metrojateng.com)

Pakar hukum yang dihadirkan kali ini yaitu Prof Edward Oemar Sharif. Saat duduk di muka sidang, Edward mengungkapkan secara gamblang mekanisme pengelolaan Kasda di sebuah daerah.

Ia menyebut bahwa perbuatan melawan hukum punya makna yang sangat luas. Hal itu bisa menyangkut materil maupun nonmateril. Khususnya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban.

“Misalnya ada personal banker di suatu bank. Namun, yang bersangkutan sudah tidak menjabat, tetapi masih berhubungan terkait penempatan dana, itu patut diragukan ada kerja sama,” kata Edward, saat bersaksi di hadapan Ketua Majelis Hakim Tipikor Semarang, Antonius Widijantono.

Ia mengatakan, sesuatu yang tidak diatur dalam standar operasional prosedur, bukan berarti boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. “Maka, ukuran lainnya adalah tindakan tersebut apakah patut atau tidak patut. Kemudian apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kasus korupsi Kasda Pemkot, mantan kepala UPTD Kasda Pemkot, Dody Kristyanto kini duduk di kursi pesakitan.

Dody didakwa jaksa penuntut umum tidak menyetorkan seluruh dana ke BTPN. Perbuatan tindak pidana dilakukan terdakwa bersama Diah Ayu Kusumaningrum, mantan Personal Banker Manager BTPN Cabang Semarang pada kurun waktu 2008-2014.

Dalam sidang, bukti setoran Kasda Pemkot Semarang yang ditempatkan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) berupa rekening koran dibuat ganda. Dari kedua rekening koran tersebut terbukti fiktif.

Selama periode itu, tidak semua dana setoran tercatat pada bank. Terdapat selisih dana sekitar Rp 25,2 miliar, sedangkan nilai kerugian negara yang belum dapat dikembalikan mencapai Rp 21,7 miliar. (far)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.