OPD Masih Punya Kebiasaan ‘Mengundur-undur’ Pekerjaan

Masih ada kelemahan kinerja Pemkot Semarang yang harus diperbaiki.

Wali Kota Hendrar Prihadi.

 

SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengakui masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Semarang yang ‘kedandapan’ dalam melakukan kegiatan pekerjaan. Artinya, mereka baru melakukan lelang pekerjaan yang telah diprogramkan mendekati akhir tahun.

‘’Secara umum kinerjanya lebih bagus. Tapi saya mengingatkan, meskipun bagus masih ada yang kurang bagus. Seperti masih ada OPD yang pakai ilmu ‘kedandapan’, masih ada beberapa OPD yang lelangnya diundur-undur. Saya akan pantau, di awal tahun ini harus sudah mulai lelang,’’ katanya, Rabu (16/1/2019).

Hendi, sapaan akrab wali kota, menegaskan kinerja Pemerintah Kota Semarang tahun 2019 harus lebih baik dari tahun lalu. Meskipun di tahun 2018 sudah bagus, dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai 94,56 persen atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya hanya 92,9 persen.

Namun demikian, dia menegaskan, masih ada kelemahan kinerja Pemkot Semarang yang harus diperbaiki. Selain masih suka mengundur-undur pekerjaan, masih ada pejabat berwenang yang kurang tegas dalam memeriksa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan.

‘’Pemeriksaan kegiatan harus lebih tegas, jangan tanda tangan kalau pekerjaan belum baik. Contoh, secara kualitas mungkin ok, tapi secara estetika dilihat masih ada hal yang bisa diperbaiki,’’ ujarnya.

‘’Misalnya membuat gedung sponengannya harusnya lurus, ini kok mlentang-mlentong, bengkak-bengkok. Mestinya ini minta rekanan memperbaiki dulu, sebelum memberi tanda tangan (bahwa pekerjaan selesai) 100 persen,’’ lanjutnya.

Hendi mengatakan, tantangan ke depan Pemkot Semarang juga masih sangat banyak, sehingga butuh kinerja OPD yang lebih agresif dan inovatif. Salah satunya bedah rumah tidak layak huni (RTLH) atau rumah kumuh. Wilayah-wilayah kumuh di Semarang harus terus dipantau supaya warganya bisa mendapatkan program bedah rumah.

Ditegaskan rumah tidak layak huni ini harus bisa direhab dengan biaya dari pemerintah. Namun, juga mendorong pihak-pihak lainnya untuk turut membantu merehabnya. Dengan bergerak bersama, maka akan bisa mengentaskan persoalan kekumuhan, kemiskinan, dan pengangguran di Kota Semarang.

‘’Kita terus bekerjasama dengan Kodim dan Muspida lainnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Namun CSR perusahaan-perusahaan besar yang selama ini mencari rejeki di Semarang, juga masih sangat dibutuhkan,’’ tandasnya. (duh)

 

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.