OJK Temukan 400 Entitas Fintech Bermasalah

Selama proses perizinan di OJK, seluruh kegiatan pinjam meminjam harus dihentikan.

SEMARANG- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY menemukan 409 entitas fintech peer to perr landing yang bermasalah di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. Foto: metrojateng.com/domain publik

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Kantor Regional 3 Jateng-DIY, Indra Yuheri mengatakan, temuan investasi bermasalah biasanya berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Lalu pihaknya, melanjutkan pemeriksaan ke entitas fintech.

“Dari Januari-September 2018 ada 409 entitas fintech bermasalah di wilayah kerja kami. Mereka tidak terdaftar dan tak mengantongi izin usaha dari OJK. Kami menghentikan operasi mereka,” ungkapnya kepada metrojateng.com, Rabu (26/9/2018).

Satgas Waspada Investasi kata Indra, yang dibentuk untuk menangani persoalan itu, telah meminta entitas fintech peer to peer lending menghentikan kegiatannya, menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna.

“Bila mau beroperasi legal, mereka bisa saja segera mengajukan pendaftaran ke OJK dan selama proses, seluruh kegiatan pinjam meminjam harus dihentikan,” katanya.

Indra menambahkan, bidang investasi yang ditawarkan kepada nasabah oleh fintech ilegal itu berupa perkebunan sawit, kurma, properti dan multi level marketing (MLM). Pihaknya meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai entitas fintech yang belum terdaftar di OJK.

Hingga 4 September jumlah perusahaan fintech peer to peer lending yang terdaftar atau berizin OJK mencapai 67 perusahaan. Jumlah perusahaan yang dalam proses pendaftaran 40 dan perusahaan yang menyatakan berminat mendaftar 38 perusahaan.

Sementara hingga Juli 2018, jumlah rekening penyedia dana (lender) peer to peer lending mencapai 135.025 entitas atau meningkat 33,77 persen. Jumlah rekening peminjam 1.430.357 entitas atau meningkat 450,91 persen. Total penyaluran pinjaman hingga Juli Rp 9,21 triliun atau meningkat 259,36 persen dengan NPL per Juli 2018 sejumlah 1,4 persen.

Menurut Indra, terdapat satu entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Raja Walet Indonesia untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi level marketing (MLM).(ang).

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.