OJK Selesaikan 1.207 Pengaduan Lembaga Jasa Keuangan

Mayoritas Perbankan

Untuk meminimalisasi adanya permasalahan antara debitur dengan kreditur, OJK meminta perbankan agar tetap transparan dalam menawarkan produknya

SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY berhasil menyelesaikan sebanyak 1.207 pengaduan dari masyarakat terkait lembaga keuangan. Adapun, pengaduan mayoritas berasal dari perbankan.

Deputi Direktur Manajemen Strategis dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 3 Jateng dan DIY, Dedy Patria memberikan materi pada acara Pelatihan Wartawan di Bandung, Minggu (24/2/2019). Foto: metrojateng.com/anggun puspita

Deputi Direktur Manajemen Strategis dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Dedy Patria mengatakan, ada banyak pengaduan yang masuk ke OJK, namun dari ribuan pengaduan tersebut didominasi oleh perbankan.

“Kami menyelesaikan melalui proses klarifikasi, menyampaikan kepada si pengadu bahwa aduan tersebut tidak bisa diklarifikasi, dan sudah menyampaikan aduan ke kantor pusat,” ungkapnya, Senin (4/3/2019).

Diketahui, untuk jumlah aduan di sektor perbankan sebanyak 868 aduan, pembiayaan sebanyak 159 aduan, sektor asuransi 120 aduan, dan jumlah aduan lain-lain sebanyak 60 aduan.

“Untuk aduan yang masuk bisa sifatnya informasi. Selanjutnya akan kami sampaikan bahwa ini bisa atau tidak difasilitasi oleh OJK,” katanya.

Terkait unsur pelanggaran oleh bank yang diadukan, OJK melakukan koordinasi dengan pengawas perbankan. Kemudian, OJK akan melakukan pembinaan terhadap bank itu.

“Misalnya kalau yang mengadu minta keringanan angsuran karena usahanya menurun atau keringanan sanksi itu sepenuhnya wewenang bank,” tutur Dedy.   

Jika sifatnya nasabah ini meminta keringanan angsuran dan sanksi, ia mengarahkan agar nasabah langsung berhubungan dengan bank.     

“Dalam hal ini kami minta bank untuk menanggapi. Kami undang dua pihak atau banknya dulu untuk menanyakan kenapa permasalahan ini bisa terjadi, kenapa tidak ditanggapi, dan seterusnya. Biasanya di sini sudah selesai,” katanya.

Meski demikian, jika tidak selesai maka nasabah bisa maju ke mediasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Adapun, LAPS ini sudah ada di semua industri keuangan.

“Akan tetapi, kalau masing-masing tidak puas baru ke pengadilan. Yang harus dipahami adalah permasalahan ini bisa diadukan ke OJK selama kasus belum pernah sampai ke proses hukum,” jelasnya.

Sementara itu, untuk meminimalisasi adanya permasalahan antara debitur dengan kreditur, OJK meminta perbankan agar tetap transparan dalam menawarkan produknya dan menerapkan suku bunga yang sudah ditetapkan.

“Sebab, banyak terjadi ketidaktransparan karena saat akad tidak disampaikan secara transparan. Perjanjian kredit tulisannya kecil, padahal di situ ada klausul penting yang sebetulnya sudah tercantum namun calon debitur tidak membaca akad,” tandasnya. (ang)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.