OJK Perketat Izin Fintech Lending

Berdasarkan data per tanggal 3 Februari 2019, tercatat dari 99 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK, baru satu yang ditetapkan telah berizin

BANDUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat izin layanan pinjam-meminjam uang berbasis online atau fintech lending. Upaya itu dilakukan seiring banyak bermunculan lembaga jasa keuangan tersebut di Indonesia baik yang legal maupun ilegal.

Pelaku fintech memperkenalkan produknya di sela acara Sosialisasi POJK 13 Tahun 2018 Inovasi Keuangan Digital “Penguatan Karakter Ekonomi Daerah Melalui Inovasi” di PO Hotel Semarang, Selasa (27/11/2018). Foto: metrojateng.com/anggun puspita

Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Financial Technology OJK, Munawar mengatakan, perkembangan fintech lending di Indonesia belakangan ini sangat pesat.

‘’Berdasarkan data per tanggal 3 Februari 2019, tercatat dari 99 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK, baru satu yang ditetapkan telah berizin,’’ katanya di sela Pelatihan Wartawan OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Bandung.

Diketahui, sebanyak 98 perusahaan fintech lending lainnya memang sudah terdaftar di OJK. Namun, masih dalam proses mengurus izin karena ada persyaratan bahwa dalam tempo satu tahun setelah terdaftar, harus mengajukan izin.

“Dalam pengurusan izin, kami memberlakukan persyaratan-persyaratan tambahan, bukan hanya sekadar modalnya harus Rp2,5 miliar tetapi ada persyaratan mereka harus punya sertifikasi ISO 27001. Selain itu, mereka juga bisa memastikan ‘digital signature‘, harus ada tanda tangan digital dan itu harus disertifikasi oleh lembaga yang diakui Kementerian Kominfo, dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga masih antre perizinan,” jelasnya.

Maka, OJK meminta masyarakat untuk lebih mengenali penyelenggara kegiatan fintech lending berizin agar tidak terjebak oleh perusahan ilegal.

Sementara antara fintech lending legal dan ilegal, masyarakat perlu mengetahui perbedaannya antara lain, terkait dengan pengawasan. Dalam hal ini, tidak ada regulator atau pengawas khusus yang bertugas mengawasi fintech lending ilegal, sedangkan yang legal diawasi oleh OJK.

Kemudian dari sisi bunga dan denda, penyelenggara fintech lending ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar serta tidak transparan, sedangkan yang legal diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna.

“Bahkan, AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) mengatur bunga maksimal 0,8 persen per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100 persen dari nilai pokok pinjaman. Adapun, penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK wajib menjadi anggota AFPI,” tandas Munawar.(ang)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.