OJK Bakal Hentikan Aliran Dana P2P Ilegal

OJK juga melarang penyelenggara P2P legal mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone

SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan tindakan tegas terhadap penyelenggara fintech peer to peer lending (P2P) yang telah terdaftar atau berizin jika terbukti melakukan pelanggaran. Sedangkan untuk P2P ilegal, OJK melalui Satgas Waspada Investasi melakukan sejumlah tindakan untuk memutus mata rantai aliran dana.

Pelaku fintech memperkenalkan produknya di sela acara Sosialisasi POJK 13 Tahun 2018 Inovasi Keuangan Digital “Penguatan Karakter Ekonomi Daerah Melalui Inovasi” di PO Hotel Semarang, Selasa (27/11/2018). Foto: metrojateng.com/anggun puspita

Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah-DIY, Aman Santosa mengatakan, keberadaan P2P merupakan bentuk alternatif pendanaan yang mempermudah akses keuangan masyarakat. Namun, selain manfaat yang bisa didapat, masyarakat harus benar-benar memahami risiko, kewajiban dan biaya saat berinteraksi dengan P2P, sehingga terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan.

“Sesuai dengan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kami mengawasi penyelenggara P2P yang berstatus terdaftar atau berizin dan hingga 12 Desember 2018 telah mencapai 78 penyelenggara. Penyelenggara P2P yang tidak terdaftar atau berizin di OJK, kami kategorikan sebagai P2P ilegal,” ungkapnya, Minggu (16/12/2018).

Kemudian, OJK juga melarang penyelenggara P2P legal mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone pengguna P2P serta wajib memenuhi seluruh ketentuan POJK 77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Aman menuturkan, mengenai pengaduan atau laporan masyarakat terkait P2P, pihaknya telah melakukan penelaahan dan berkoordinasi dengan P2P legal yang dipublikasikan di media telah melakukan pelanggaran. “Kami secara tegas akan mengenakan sanksi jika memang terbukti penyelenggara tersebut melakukan pelanggaran,” tuturnya.

Agar terhindar dari kerugian dan segala risiko, Aman mengimbau kepada masyarakat agar membaca dan memahami persyaratan ketentuan dalam P2P terutama mengenai kewajiban dan biayanya.

“Hal yang harus dipahami dari P2P lending merupakan perjanjian pendanaan yang akan menimbulkan kewajiban di kemudian hari untuk pengembalian pokok dan bunga utang secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak,” tandasnya.

Ke depan, OJK juga akan terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat bersama para stakeholders agar literasi masyarakat mengenai kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dapat terus meningkat. OJK akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengawasi perkembangan P2P dalam upaya mewujudkan industri P2P yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. (ang)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.