MXGP Lahap Rp 18 Miliar, LPj Tak Jelas, Dewan: Indikasi Penyalahgunaan!

Polemik keuangan biaya pelaksanaan gelaran motocross MXGP 2018 ini juga telah diadukan ke polisi.

mxgp semarang
Ilustrasi. Foto: goracing.id

 

SEMARANG – Pelaksanaan Indo MXGP Motorcross Grand of Indonesia Seri Semarang tahun 2018 masih menyisakan masalah. Pihak event organizer (EO), yakni PT Arena Sirkuit Internasional (ASI) hingga saat ini belum memberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada IMI Jateng, sebagai penerima hibah Rp 18 miliar.

Hal itu ditanggapi oleh kalangan DPRD Kota Semarang. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso, menduga ada pembelokan anggaran yang akhirnya muncul masalah tersebut.

Diketahui pelaksanaan Indo MXGP Motorcross Grand of Indonesia Seri Semarang yang dilaksanakan di Mijen tahun 2018 lalu masih menyisakan masalah.

Sehingga IMI Jateng juga belum bisa menyerahkan LPJ ke Pemerintah Kota Semarang selaku pemberi hibah, sebagai laporan pelaksanaan atas dana hibah tersebut. Padahal penyelenggaraan MXGP 2018 sudah dilaksanakan tanggal 7-8 Juli 2018, dan batas waktu LPj seharusnya pada akhir tahun 2018 lalu.

Karena dinilai tidak ada iktikat baik dari PT Arena Sirkuit Internasional (ASI) untuk menyelesaikan LPj, maka Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jateng pun akhirnya melaporkan persoalan ini ke Dit Reskrimsus Polda Jateng.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota, Joko Santoso, ia menduga ada pembelokan anggaran dalam persoalan hibah anggaran Pemkot Semarang senilai Rp 18 miliar untuk kegiatan Indo MXGP Motorcross Grand of Indonesia Seri Semarang yang dilaksanakan tahun 2018 tersebut.

‘’Sehingga hal itu berdampak pada belum dilaporkannya LPJ dari EO penyelenggara ke IMI Jateng sebagai penerima hibah,’’ katanya, Jumat (15/3/2019).

Dikatakan, bahwa dalam pembahasan anggaran DPRD akhir tahun 2017 lalu, anggaran hibah ke Pengprov IMI Jateng sebesar Rp 18 miliar, sepengetahuannya sebenarnya peruntukannya untuk penyelenggaraan event. Namun dalam kenyataannya anggaran itu sebagian besar digunakan untuk pembangunan sirkuit.

‘’Padahal dalam aturan, anggaran infrastruktur di atas Rp 200 juta harus dilelangkan. Maka dari itu laporan pertanggung jawaban sulit untuk dibuat, dan akhirnya molor meski kegiatan sudah selesai sejak sembilan bulan lalu,’’ kata Joko yang juga Sekretaris DPC Gerindra Kota Semarang itu.

Joko mengatakan, sebenarnya saat pembahasan anggaran APBD 2018 Fraksi Gerindra juga menolak menganggarkan kegiatan itu. Selain jumlahnya besar, pihaknya menilai banyak prioritas program pembangunan yang berpihak ke masyarakat belum selesai.

‘’Apalagi anggaran itu tidak masuk dalam prioritas anggaran Pemkot dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Kami dari Fraksi Gerindra sempat walk out dalam pembahasan kala itu,’’ katanya.

‘’Namun karena mayoritas anggota DPRD Kota Semarang menyetujuinya, aksi walk out yang kami lakukan saat itu tidak ada gunanya, dan anggaran akhirnya digedog,’’ imbuhnya.

Dia pun berharap Pemkot Semarang lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran APBD. Jika memang terjadi pembelokan mata anggaran, hal ini bisa jadi indikasi penyalahgunaan anggaran.

‘’Jika memang itu hanya pemborosan sih tidak masalah, tapi kalau sudah merugikan keuangan negara itu bisa dinamakan korupsi,’’ tegasnya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.