Mulai Terapkan PPKM, Pemkot Semarang Gelar Apel Pasukan

Apel pasukan pengamanan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang berlangsung di halaman Balaikota Semarang.

SEMARANG – Apel pasukan pengamanan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang berlangsung di halaman Balaikota Semarang, Senin pagi (11/1/2021). PPKM ini akan menjadi momentum menjadikan Kota Semarang yang kondusif, aman dan sehat.

Apel diikuti oleh Forkompinda Kota Semarang. Hadir dalam apel tersebut, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu didampingi Kabag Ops Polrestabes Semarang AKBP A. Recky R, Dandim 0733 BS Semarang Kol Inf Yudhi Dilianto.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 0733 BS Semarang Kol Inf Yudhi Dilianto diikuti oleh pasukan pengaman yang terdiri dari jajaran Kodim, Polrestabes, dan Satpol PP Kota Semarang.

Dalam sambutannya membacakan amanat Wali Kota Semarang, Kol Inf Yudhi Dilianto mengatakan, mendukung upaya pemerintah pusat memberlakukan PPKM. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid 19.

Bahkan, sebelum PPKM diberlakukan, Pemkot Semarang telah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sejak April tahun lalu. PKM merupakan jalan tengah untuk menjembatani antara kepentingan medis dan kepentingan ekonomi.

“Alhamdulillah langkah Pemkot Semarang memberlakukan PKM di adopsi oleh pemerintah pusat di Jawa dan Bali. Melalui PKM yang telah kita lakukan sebelumnya, ketertiban masyarakat terwujud sekaligus mampu menekan laju persebaran Covid 19,” katanya membacakan sambutan Wali Kota Semarang.

Dia menambahkan, seluruh entitas masyarakat ikut bergerak dalam progam seperti lumbung Kelurahan, kampung siaga candi hebat, hingga Jogo Tonggo.

“Maka, yakinkan bahwa PPKM yang akan diberlakukan dua pekan ke depan akan membawa kemaslahatan di Kota Semarang,” imbuhnya.

Seperti yang telah ditetapkan dalam Perwal No 1 tahun 2021 tentang PPKM, Pemkot Semarang akan memperketat lagi aturan PKM di Kota Semarang.

Aturan tersebut di antaranya pembatasan 50 persen jamaah tempat ibadah, pembatasan operasional tempat hiburan dan wisata maksimal sampai pukul 21.00 WIB.

“Kita jadikan PPKM ini jadi momentum menjadikan Kota Semarang yang kondusif, aman dan sehat,” katanya.

Sebelumnya menindaklanjuti keputusan PPKM Pemerintah Pusat yang diterapkan di Jawa-Bali, Walikota Semarang Hendrar Prihadi akhirnya mengetok palu pengetatan aturan PKM di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

Diberlakukan selama 14 hari mulai 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu pun melakukan sejumlah revisi pada aturan PKM yang sebelumnya telah berjalan di Kota Semarang.

‘’Melihat perkembangan sekarang ini, maka Pemkot Semarang akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan pengetatan PKM, dengan penyesuaian yang telah kita bahas bersama Forkopimda,’’ kata Hendi.

Adapun penyesuaian tersebut antara lain, yang pertama terkait sistem kerja, dimana jika sebelumnya Kota Semarang hanya menetapkan 50% pekerja untuk Work From Home (WFH), kini menjadi 75%, mengacu kebijakan pusat.

“Saat ini aturannya 50%, tapi akan kami sesuaikan menjadi 75%. Namun apabila ada yang jumlahnya tidak bisa diberlakukan 75 persen wfh, maka kami juga akan mengatur pengurangan jam kerja. Menjadi jam 08.00 sampai dengan 14.00,” urainya.

Selanjutnya untuk kegiatan pendidikan, Hendi masih menetapkan sistem belajar dari rumah melalui metode daring.”Sampai dengan saat ini kebijakan di Kota Semarang dari tingkat TK sampai SMP belum pernah memberlakukan pembelajaran tatap muka. Jadi kebijakan ini sudah sesuai dengan kebijakan yang diinstruksikan,” tekannya.

Sementara itu untuk operasional mal atau pusat perbelanjaaan, Hendi melakukan revisi aturan PKM Kota Semarang, dengan meminta pengelola untuk tutup lebih awal pada pukul 19.00 WIB. Namun untuk tempat usaha lain, seperti PKL, restoran, sampai tempat hibura, dirinya sedikit melonggarkan penutupannya hingga pukul 21.00 WIB.

“Untuk resto dan tempat hiburan, termasuk PKL, kami meminta toleransi. Sehingga sedulur – sedulur boleh buka sampai Jam 9 malam. Terkait fokus pembatasan kapasitasnya, jika pemerintah pusat menetapkan 25%, kami mengambil kebijkan maksimal 50%,” tutur Hendi.

Selanjutnya terkait kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang diminta dihentikan oleh Pemerintah Pusat, Hendi meyakinkan untuk Kota Semarang, aktifitas di tempat ibadah masih diperbolehkan, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta membatasi kapasitas sebanyak – banyaknya 50%.

Di sisi lain untuk kegiatan seperti seminar, dialog, diskusi selama dua minggu pengetatan PKM, Hendi minta semua aktifitas tersebut ditunda. Sedangkan untuk acara pernikahan, Pemerintah Kota Semarang hanya memperboleh sebatas akad nikah saja. “Pernikahan diperbolehkan dengan syarat penerapan prokes secara ketat dan pembatasan jumlah yang diundang. Kami hanya mengijinkan prosesi akad nikah, tidak dalam pesta pernikahan,” tegasnya.

Kemudian untuk aktifitas transportasi umum, Hendi poin – poin dalam aturan PKM yang sudah ditetapkan sebelumnya tetap berjalan. Hal itu termasuk operasional BRT Trans Semarang yang hanya boleh diisi 50% kapasitas penumpang, dengan pengecekan pemakaian masker serta suhu tubuh yang dimintanya lebih ketat.

Wali Kota Semarang tersebut juga memastikan akan menutup 9 ruas jalan di Kota Semarang, dengan ketentuan 7 ruas jalan akan ditutup 24 jam, sedangkan terkhusus Jl. Letjen Suprapto (Kota Lama) dan Simpang Lima hanya akan ditutup mulai pukul 21.00 sampai 06.00. (duh)

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.