Menjaga Mutu Pangan, Antara Peran BPOM dan Peritel

Penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik

Pemerintah telah mengatur cara pengamanan pangan untuk menjaga mutu. Hasil akhir ditentukan BPOM dan peritel.

SEMARANG– Hampir satu dekade negara ini mengundangkan soal perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8/1999. Keamanan masyarakat dalam mengonsumsi barang dan
jasa, termasuk produk pangan, dilindungi perundangan tersebut. Khusus soal keamanan pangan yang juga telah diatur berlapis..

Kepala Balai Besar POM Semarang, Safriansyah memberikan paparan tentang “Penerapan Keamanan Pangan untuk Mencapai Good Retail Practices” di hadapan para Store Manager Giant dan Hero Supermarket wilayah Jawa Tengah dan DIY. Foto: metrojateng.com/dokumentasi

Sebut saja Undang-Undang Kesehatan No 23/1992; Undang-Undang Nomor 7/1996 tentang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304/Menkes/Per/IV/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Restoran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes/Per/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga; hingga Peraturan Pemerintah No 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Kendati begitu kasus keracunan makanan, makanan mengandung zat aditif atau terkontaminasi bakteri berbahaya, bukanlah suatu yang jarang didengar. Detik.com melaporkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 2011-2015 mencatat peningkatan tren produk makanan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tak main-main, peningkatan itu mencapai 35 persen. Di antaranya sejumlah zat berbahaya yang digunakan sebagai zat aditif untuk makanan dan adanya kontaminasi mikrobial.

Pada 2013-2015, laporan tentang keracunan makanan yang serius meningkat dari 48 jadi 61 kasus pada 34 provinsi. Pada tahun 2015, Badan Karantina Perikanan melaporkan tujuh kasus penolakan ekspor ikan ke ltalia, Prancis, Inggris, Rusia, Belgia, Korea Selatan, dan Kanada karena kandungan merkuri dan mikrobial yang berlebihan.

Tahun 2016, Kementerian Kesehatan merilis data insiden keracunan pangan di Indonesia. Jumlahnya mencapai 26 persen dari 132 kejadian luar biasa penyakit dan keracunan pangan.

Belum lupa bukan, dengan kabar cacing dalam ikan kalengan? Pada kuartal pertama tahun ini, BPOM mengungkap 27 merek ikan kalengan jenis makarel yang mengandung cacing parasit. Komisi IX DPR RI menyebut keamanan pangan pada masyarakat Indonesia masih rentan.

Pangan sebagai salah satu kebutuhan pokok individu memiliki rantai yang panjang sebelum dikonsumsi. Mulai dari bahan baku, kemudian diproses oleh industri, lalu diangkut dan diedarkan ke distributor hingga ke usaha-usaha ritel.

Banyak hal yang terjadi pada pangan selama melewati proses itu. Salah satunya berkaitan dengan kualitas dan keamanan pangan untuk dikonsumsi. Soal itu, gerai ritel merupakan simpul terakhir yang menyaring kondisi pangan sebelum sampai kepada konsumen.

Jika simpul ini bocor, dan lebih buruk lagi konsumen turut lengah, maka pangan dengan kualitas buruk, bahkan tidak aman bakal dilahap masyarakat.

 

Ritel Pangan yang Baik

Suatu pangan yang sudah diproduksi memenuhi cara produksi yang baik, bisa saja menjadi rusak ketika tiba di tangan konsumen. Kepala Balai Besar POM Semarang, Safriyansyah mengatakan hal itu bisa jadi ada kesalahan dalam penanganan di titik ritel.

“Bisa karena terpapar sinar matahari langsung, suhunya tidak dijaga atau tidak memenuhi ketentuan penyimpanan,” katanya.

Jika terjadi seperti itu, risiko kerusakan pangan sepertinya diserahkan kepada konsumen begitu saja. Konsumenlah yang terdampak langsung, sebab mereka mendapat pangan dari ritel terakhir. Di sinilah letak pentingnya usaha ritel untuk menjaga pangan memenuhi persyaratan mutu dan kemanfaatan.

BPOM memiliki pedoman soal itu, yang diterbitkan tahun 2011. Yakni Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.03.1.23.11.10569 [PDF] tentang Cara Ritel Pangan yang Baik.

Aspek yang diatur meliputi, sumber daya manusia; rancang bangun dan fasilitas ritel pangan; pembersihan dan sanitasi serta pemeliharaan fasilitas ritel pangan; penerimaan dan pemeriksaan pangan; penyimpanan pangan; penyiapan, pengemasan dan pelabelan produk pangan; penyusunan, pemajangan dan penyerahan pangan pada konsumen; produk kedaluwarsa dan pengaturan rotasi stok pangan; penyimpanan dan penggunaan bahan kimia beracun (zat pembersih dan sanitasi, pestisida) untuk pemeliharaan sarana ritel pangan; serta pencatatan dan dokumentasi.

Pedoman itu tidak berlaku untuk kegiatan pengolahan pangan di toko modern sebagai usaha ritel. Pengolahan pangan pada usaha ritel harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan ini merupakan tata cara atau pedoman, bagaimana sebuah ritel menyediakan pangan yang akan diperjualbelikan ke masyarakat. Agar memenuhi ketentuan dan tetap mempertahankan mutu dan keamanan pangan,” ujar Safriansyah.

Pedoman yang tidak memiliki sanksi tegas pada pelanggaran prosedur. BPOM berperan mendorong pemahaman dan penerapan pedoman ke ritel khususnya pada skala toko modern.

“Yang ingin dibangun dan menjadi fokus Badan POM adalah bagaimana pelaku usaha ritel pangan menyadari pihaknya menjadi sesuatu yang penting dalam mengawal produk pangan. Tanpa kontrol pihak luar pun mereka diharapkan akan secara sadar menjalankan proses pengawasan,” papar Safriansyah di sela diskusi “Penerapan Keamanan Pangan untuk Mencapai Good Retail Practices” bersama para store manager Giant dan Hero Supermarket wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kota Semarang, Selasa (11/12/2018).

Regional Manager Hero Grup Wilayah Jateng-DIY, Andy Wirawan menyebut, pada diskusi itu pihaknya juga mengumpulkan merchandising manager baik untuk makanan segar maupun
non-segar. “Ini merupakan pembekalan cara ritel pangan yang baik. Saya rasa itu penting,” katanya di sela diskusi.

Sejak tiga tahun lalu pihaknya telah meluncurkan program standar keamanan pangan di perusahaan. Andy mengklaim telah menggandeng auditor internasional untuk menjadi trainer tentang operasional keamanan pangan.

“Tahun 2018, ada perkembangan yang bagus. Indikator dan standard level kami untuk keamanan pangan, naik. Kami mulai memanggil pemasok yang berkaitan dengan pangan segar, kami memiliki buku kontrol yang dioperasikan sejak toko buka sampai toko tutup. Jika sampai ada failure dalam sebuah produk, bukan hanya produk dikembalikan, tapi kami memanggil pemasok untuk diberi peringatan keras,” terang Andy.

 

Pengawasan BPOM

Di luar penyebaran penerapan pedoman cara ritel pangan yang baik tersebut, pengawasan tetap diperlukan. Safriansyah menyebut pengawasan keamanan pangan memiliki tiga pilar. Yakni pemerintah (BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Ketahanan Pangan dan lainnya), pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen.

Konsumen memiliki hak memilih produk, hak menanyakan dan melakukan mengklaim jika ada masalah dengan produk. Konsumen merupakan bagian besar dari fungsi pengawasan, yang bisa diberdayakan. BPOM melakukannya. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi cek BPOM untuk masyarakat.

Tujuannya, agar bisa langsung mengecek kebenaran produk. Tahun depan, BPOM akan mengembangkan jalur itu dengan sistem kode batang (barcode). Hal itu untuk menjamin
akurasi hasil pengecekan.

Sejauh ini, kata Safriansyah, yang masih mendominasi adalah temuan produk pangan kedaluwarsa, produk pangan tanpa izin edar, dan produk pangan yang rusak.

“Sementara ini hasilnya bagus. Tren produk pangan yang di-recall menurun. Tapi kami memiliki keterbatasan jangkauan wilayah Indonesia yang luas. Maka kemandirian konsumen dalam pengawasan sangat dibutuhkan dan perlu ditingkatkan,” katanya. (han)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.