Mencuat Isu Rencana Aksi People Power, Ini Tanggapan Wali Kota Semarang 

Tidak perlu mengerahkan massa yang tidak ada manfaatnya.

SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengimbau warganya untuk tidak ikut serta dalam aksi yang mengangkat isu people power pada 22 Mei nanti. Kegiatan pengerahan massa itu dinilai rawan terjadi konflik horisontal.

‘’People power atau istilah lainnya (gerakan kedaulatan rakyat, red), menurut saya hal itu tidak perlu dilakukan pada era sekarang. Kita mengerti bahwa pemerintah, kepolisian, sampai dengan Muspida sangat kooperatif dan terbuka,’’ ujarnya, Senin (20/5/2019).

Menurutnya, pihak yang tidak berkenan dengan hasil Pemilu sebaiknya menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan. Tidak perlu mengerahkan massa yang tidak ada manfaatnya.

‘’Kenapa harus mengerahkan massa yang ternyata itu saudara kita, coba ditandingkan dengan massa yang lain. Semua saudara keluarga besar negara indonesia, lalu mereka berantem. Apa manfaatnya?,’’ jelasnya.

Wali kota yang akrab disapa Hendi itu menegaskan, pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019 untuk menempuh jalur konstitusional. Apalagi, bila mereka memiliki bukti yang cukup sehingga tidak perlu melakukan melalui peradilan jalanan.

‘’Lebih baik kalau ada ketidakpuasan disampaikan secara resmi ke pengadilan, aparat penegak hukum, supaya ada sebuah solusi yang tadinya curiga itu hasilnya secara hukum seperti apa,’’ katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyampaikan, bahwa Kota Semarang relatif tetap kondusif pascapesta demokrasi 17 April. Sehingga harus dijaga keamanan dan ketertiban tersebut.

‘’Ya enggak (perlu ikut-ikutan aksi people power, red). Biar diselesaikan oleh bos-bos. Semarang Insya Allah adem-adem saja,’’ pungkasnya. (duh)

 

Ucapan Lebaran 1440

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.