Mau Dibawa Kemana Sebenarnya Hukum Kita?

Oleh: Adam Setiawan *)

RUU Permusikan dan Undang-Undang MD3 adalah contoh hilangnya kedaulatan rakyat dalam menentukan kepastian aturan hukum

NEGARA Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 3
UUD 1945. Selain itu negara Indonesia juga merupakan negara yang menganut
kedaulatan rakyat, sebagaimana juga disebut di dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

Namun pada tataran praktik, entitas hukum dan kedaulatan rakyat seolah dibuat terpisah. Ini berbeda dengan konsepsi awalnya, dimana negara hukum dan demokrasi merupakan dua
konsepsi mekanisme kekuasan dalam penyelenggaraan pemerintahaan. Keduanya saling menopang, berjalan secara simultan, bahkan dapat dikatakan tidak dapat dipisahkan.

ilustrasi

Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya.

Secara simbolis demokrasi sering digambarkan bahwa pemerintah bekerja hanya untuk rakyat (daulat rakyat), sebagaimana ucapan Abraham Lincoln dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (from the people,of the people, for the people).

Maksud “dari rakyat” adalah mereka yang sebagai penyelenggara negara atau pemerintah harus terdiri dari seluruh rakyat itu sendiri atau yang disetujui atau didukung oleh rakyat. Maksud “untuk rakyat” adalah apapun yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau
penyelenggara pemerintahan haruslah berdasarkan mencerminkan kehendak masyarakat.
Lebih lanjut yang dimaksud dengan “oleh rakyat” adalah bahwa penyelenggara negara
dilakukan sendiri oleh rakyat atau atas nama rakyat atau yang mewakili rakyat tersebut.

Di Indonesia, hukum dan demokrasi awalnya diharapkan menjadi tiang penyangga pascaruntuhnya rezim Orde Baru, dalam upaya mewujudkan rasa keadilan dan kepastian di dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi kenyataannya masih jauh dari ekspektasi. Apalagi jika dikaitkan dengan asas salus populi suprema lex esto, yang artinya adalah keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Lihat saja proses penegakan hukum di negeri ini. Untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi belakangan ini masih dirasa tebang pilih. Bahkan dapat dikatakan, penyelesaian kasus hukum tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum. Ini ironis.

Seperti kasus penyiraman air keras Novel Baswedan yang sudah hampir dua tahun kasus ini masih pada tahap proses investigasi. Apabila dibandingkan dengan kasus hoax yang menjerat Ratna Sarumpaet, hal ini dirasa sangatlah timpang. Proses investigasi dalam mengungkap kasus Ratna Sarumpaet relatif sangat singkat.

Seharusnya, terlepas dari alasan apapun, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum tidak akan tegak apabila substansi dari hukum tersebut tidak mengakomodir keinginan masyarakat, sehingga acapkali tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Jerome Frank dalam bukunya yang berjudul “Law and The Modern Mind” menyebutkan
bahwa penyabab utama ketidakpastian hukum adalah ketidakpastian peraturan. Bagaimana ketidakpastian peraturan ini terjadi?

Ketidakpastian peraturan terjadi karena hukum dijadikan produk penting dari para penguasa untuk mengatur. Ada dorongan kekuasaan untuk mengatur tatanan, sehingga kekuasaan itu kemudian terdorong membentuk hukum. Tetapi, partisipasi civil society dalam pembentukan hukum (undang-undang) ini kurang. Hal inilah yang memarginalkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Hal itu mencerminkan tidak adanya kedaulatan rakyat. Rakyat tidak mempunyai kuasa dalam menentukan hak-haknya. Jika kepentingan dan kebutuhan masyarakat tak diakomodir dalam aturan hukum, maka saat itulah ketidakpastian aturan terjadi.

 

RUU Permusikan dan Undang-Undang MD3

Sebagai contoh RUU tentang Permusikan yang belum ditetapkan saja telah menimbulkan
polemik di kalangan para musisi, bahkan ada yang menuding bahwa RUU tentang
Permusikan telah memberikan batasan dan memasung kreativitas terhadap para musisi untuk
menyuarakan pendapatnya melalui musik.

Dengan kata lain para pembuat RUU tentang Permusikan mencoba meminimalisir kritik terhadap pemerintahan. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bunyinya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Contoh lain adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (undang-undang yang berisi tentang wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD). Ada beberapa pasal yang substansinya sarat akan kontroversi terkait beberapa pasal yang telah diubah dalam UU MD3.

Jika ditelaah secara cermat, ada beberapa pasal-pasal yang termaktub di dalam undang-undang MD3, menunjukan bahwa produk hukumnya mengarah pada karakter menindas/konservatif/ortodoks.Penulis mencoba mengulasnya dengan pendekatan politik hukum dan bentuk menentukan karakter produk hukumnya.

Pertama, berdasarkan Pasal 73 yang bunyinya “Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 73 ayat 4 huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia
wajib memenuhi permintaan. Berdasarkan frasa tersebut terlihat jelas adanya egoisme dari
DPR untuk melakukan tindakan yang represif yang kemungkinan melanggar hak-hak
seseorang.

Kedua, Pasal 122 ayat 1, terkait kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang
bunyinya “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan,
kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

Dalam hal ini DPR dengan alat perlengkapannya yakni MKD, telah memperluas kewenangannya. Seyogyanya menurut penulis, MKD tidak perlu terlibat terlalu jauh dan cukup terlibat dalam penyelesaian masalah internal saja.

Frasa di atas secara eksplisit telah menimbulkan kontroversi yang dapat menciderai proses demokrasi. Seseorang atau siapapun seharusnya bebas berpendapat baik melakukan kritik ataupun menyuarakan keinginannya.

 

Di Mana Fungsi Legislasi?

Ironis, fungsi legislasi cenderung terlupakan karena adanya kepentingan di luar
konteks mewakili rakyat di parlemen. Fungsi legislasi seakan terpasung tidak bisa bergerak. Hal ini diakibatkan adanya tarik menarik kepentingan dari para pelaku politik yang berada di parlemen.

Stigma buruk pun akhirnya yang disematkan pada peran legislatif. Peran presiden dalam proses legislasi juga dianggap terlalu jauh. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang MD3. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Berdasarkan bunyi redaksionalnya, pasal tersebut menurut penulis akan terjadi stagnasi jikalau DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang yang berasal pemerintah, atau sebaliknya jika presiden menolak rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR. Buntutnya, undang-undang tidak akan dihasilkan.

Ini akan memicu anomali dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkaitan dengan fungsi legislasi. Tak lain dan tak bukan dikarenakan ego masing-masing lembaga. Bagaimana rupa produk hukum yang dihasilkan dengan proses pembuatan seperti ini? Akankah menampung kepentingan individu pembuat undang-undang? Ataukah kepentingan kalangan masyarakat sipil (civil society) yang bersifat kolektif?

Berdasarkan realitas empirik, kecenderungan hukum (undang-undang) yang ada di
Indonesia merupakan cerminan kehendak para pembuatnya. Seperti contoh yang disebutkan di atas. Dengan demikian mau dibawa kemana hukum kita ? apabila pembentuk hukumnya saja tidak memperjuangkan hak-hak rakyat yang diwakilinya. (*)

*) Penulis adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia
Buah pemikirannya yang lain dapat dilihat di sini 
Penulis dapat dihubungi lewat, email: [email protected], instagram: @adamsetiawans
Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.