MAKI: IPU Selewengkan Lahan PRPP Puluhan Tahun

Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG – PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) dinilai tidak berhak menggugat Pemprov Jateng. Sebab justru mereka yang telahmenyelewengkan pengelolaan lahan PT PRPP puluhan tahun.

Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, sengketa PRPP berawal daripemberianhak pengelolaan lahan (HPL) dari Pemprov Jateng kepada PT IPU berdasarkan perjanjian No. 03/YAY/ Tahun 1987 tanggal 7 Mei 1987. Perjanjian itu berisi PT IPU berhak mengelola dan mengambil manfaat, termasuk dapat memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL.

Sesuai sertifikat pada HPL, dari luas total sekitar 237 hektar, pemanfaatan lahan untuk PRPP, sesuai perijinan, hanya seluas sekitar 45 hektar. Sisa luas lahan digunakan untuk kepentingan bisnis PT IPU berupa gudang, ruko, gedung olahraga, fasilitas sosial dan umum.

“Semuanya dikelola dan diambil keuntungannya oleh penggugat. Sebagian besar lahan lain dialihkan ke perseorangan untuk perumahan mewah,”katanya, ditemui di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (6/1).

Belakangan terjadi sengketa yang diawali oleh PT PRPP yang meminta sertifikat HPL 45 hektare miliknya. Namun PT IPU yang memegang sertifikat itumenyatakan bahwa sertifikat hilang. Tapi ketika Pemprov akan membuat sertifikat baru, IPU menolak.

Pemprovkemudian meminta BPN untuk memblokirkawasan PRPP sehingga tidak bisa diperjualbelikan. PT IPU kemudian menggugat Gubernur Jateng, Yayasan PRPP, PT PRPP Jateng, BPN RI, BPN Jateng dan BPN Kota Semarang. PT IPU menganggap perjanjian pengelolaan lahan PRPP telah merugikan pihaknya. Sehingga Pemprov Jateng harus mengganti kerugian materiil sebesar Rp 789 miliar dan imateriil sebesar Rp 873 miliar.,

Boyamin menilai, PT IPU menggugat karena inginmengubah HGB di atas HPL menjadi Hak Milik (HM). Melalui gugatannya, PT IPU akan menghapuskan HPL Pemprov Jateng. Selanjutnya sepenuhnya akan dimiliki penggugat atau pihak lain yang telah mendapat peralihan.

Menurutnya hal itu tidak bisa dibenarkan. Karena tanah negara yang seharusnya untuk peruntukkan rakyat tidak seharusnya diberikan ke PT IPU.

Karena gugatan itu berbahaya bagi aset negara, MAKI dan sejumlah warga mengajukan gugatan intervensi atas perkara tersebut. Gugatan yang mengatasnamakan Tim Pembela Penyelamat Aset Negara itu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (6/1).(MJ-09)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

2 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.