Majelis Adat Kerajaan Nusantara Ditetapkan di Bali

Keberadaan kerajaan dan keraton merupakan hak asasi kebudayaan yang dlindungi UU Kebudayaan.

SOLO – Sebanyak 56 kerajaan se-Nusantara membentuk Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) dalam Musyarawah Agung I, yang digelar pada tanggal 6-7 Agustus 2019 di Denpasar, Bali. Langkah ini sebagai upaya untuk menjaga marwah budaya Indonesia dan ikut berpartisipasi untuk masa depan Indonesia maju.

Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN). Foto: dokumentasi

Pembentukan majelis tersebut merupakan tindak lanjut amanat Presiden Joko Widodo agar agar para sultan, raja, pangeran dan pemangku adat keraton-keraton Nusantara, untuk terus menjaga, merawat dan melestarikan warisan nilai-nilai budaya adiluhung Indonesia.

Ketua Harian Musyawarah Agung I, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Eddy Wirabhumi dari Keraton Mataram Kasunanan Surakarta mengatakan, keberadaan kerajaan dan keraton merupakan hak asasi kebudayaan yang dlindungi UU Kebudayaan.

”Sekarang saatnya para pelaku penggiat budaya untuk mengingatkan spirit bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang asli menyatu bergandengan tangan untuk mengingatkan berbeda-beda disatukan dengan baju dan budaya Indonesia,” kata dia.

Melalui MAKN yang memiliki sekitar 56 kerajaan dan keraton se-Nusantara, kata K.P.H Eddy, seharusnya mampu melakukan peran penting untuk mewujudkan Indonesia bermandiri dalam tiga aspek penting di atas. “Cara yang bisa dilakukan keberadaan kerajaan atau keraton se-Nusantara bisa melakukan peran budaya, pariwisata dan potensi ekonomi,” imbuhnya.

K.P.H Eddy juga menegaskan, keberadaan kerajaan atau keraton tercantum dalam konvensi internasional ILO dan ada di amandemen UUD 1945 yaitu negara mengakui dan menghormati keberadaan kerajaan atau keraton. Pihaknya meyakini melaui tiga peran yaitu Budaya, Pariwisata dan Potensi Ekonomi, tentu dilakukan mapping atau pemetaan potensi kekuatan kerajaan atau keraton se-Nusantara.

Ke depannya, dalam pembangunan pariwisata, KP Eddy menegaskan pentingnya pengembangan literasi berwawasan budaya, revitalisasi peran kota dan sejarahnya, nilai budaya dan tradisi, kearifan lokal, serta pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan.

Sementara itu, Raja Denpasar IX, PYM Ida Tjakarda Jambe Pemecutan, mengatakan yang perlu diingat dan digarisbawahi keraton atau kerajaan Indonesia sangat diperhatikan Presiden Jokowi yang peduli dan mendukung tentang budaya. Keraton atau kerajaan merupakan akar budaya yang memiliki aset penting di dalamnya seperti tentang tradisi, pakaian, kuliner, hikayat cerita dan sejarah.

“Semua ini bisa digaungkan dengan kondisi kekinian atau zaman sekarang yang melibatkan kalangan milenial atau anak muda yang dekat dengan bidang teknologi digital,” ungkapnya. (MJ-25)

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.