Lucu, Jika Lulusan Hukum Tak Memiliki Mental dan Komunikasi Publik yang Baik

Masyarakat perlu mendapatkan informasi mekanisme dan penyelesaian masalah hukum.

Para mahasiswa mata kuliah kemahiran bantuan hukum dari Fakultas Hukum Unisbank Semarang yang mengikuti pendidikan hukum di Kelurahan Ngaliyan, Kota Semarang. (dokumentasi) 
SEMARANG – Menjadi profesi hukum seperti pengacara, notaris ataupun legal officer diharuskan mempunyai keterampilan dan pengetahuan hukum yang baik. Lebih dari itu juga komunikasi publik yang baik pula.

 

Hal itu disampaikan Karman Sastro, pengampu mata kuliah kemahiran bantuan hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, pada pembukaan pendidikan hukum bagi mahasiswanya di Kelurahan/Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, belum lama ini.

 

‘’Sebagai salah satu tugas mata kuliah kemahiran bantuan hukum, satu kelas kita turunkan di Kelurahan Ngaliyan Semarang dan SMK 8 Kota Semarang,’’ ujarnya.

 

Alumni YLBHI-LBH Semarang ini menuturkan, di Ngaliyan para mahasiswanya ini akan praktik memberikan pendidikan hukum kepada pengurus PKK Kelurahan. Tema yang dipilih adalah kekerasan terhadap anak dan pemenuhan hak anak menurut UU Perlindungan Anak.

 

Sedangkan di SMKN 8 Kota Semarang, mahasiswa akan memberikan pendidikan hukum terhadap pelajar mengenai media sosial dan resiko hukumnya menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Karman menambahkan, pendidikan hukum terhadap masyarakat kampung oleh mahasiswa ini diharapkan akan bermanfaat terhadap mahasiswa dan juga masyarakat itu sendiri.

 

Dengan model pendidikan seperti ini, katanya, mahasiswa dipaksa belajar mandiri mengenai tema yang dipilih. Sedangkan masyarakat akan mendapatkan informasi bagaimana mekanisme hukum menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi sehari-hari.

 

‘’Tidak kalah penting, melatih mental dan komunikasi publik mahasiswa, akan sangat lucu jika ada produk lulusan Fakultas Hukum tidak terampil dalam hal komunikasi publik,’’ katanya.

 

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unisbank Semarang, Dr Rochmani, SH, M.Hum mengatakan, terdapat lima kelurahan yang selama ini dijadikan sebagai tempat penyelenggarakan pendidikan hukum mahasiswa.

 

‘’Ilmu hukum itu tidak hanya belajar teori hukum di kelas, namun dekimian ilmu hukum juga dapat kita temukan dalam relasi kehidupan masyarakat sehari-hari, makanya pendidikan hukum ke kampung kampung ini perlu di tingkatkan,’’ tegasnya. (duh)

 

 

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.