Layanan Bank Pasar Kota Semarang Jadi Sorotan

Layanan kredit Bank Pasar dirasa menyusahkan karena prosesnya berbelit-belit, aksesnya sulit, dan plafonnya juga semakin sedikit. 

Suasana sidang Public Hearing Pansus Raperda BPR Bank Pasar. Foto : metrojateng.com/abduh.

SEMARANG – Para nasabah BPR Bank Pasar mengeluhkan soal layanan Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) yang merupakan program Pemerintah Semarang. Layanan kredit tersebut dirasa menyusahkan karena prosesnya berbelit-belit, aksesnya sulit, dan plafonnya juga semakin sedikit.

Hal itu terungkap saat kegiatan Public Hearing (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panitia Khusus Rancangan Perda Perubahan Nama dan Bentuk Bank Pasar Kota Semarang (Pansus Raperda Bank Pasar) DPRD Kota Semarang, baru-baru ini.

Diana, salah satu nasabah asal Jalan Brotojoyo Semarang Barat, mengungkapkan dirinya merasa kurang puas dengan layanan BPR Bank Pasar. Ia menuturkan terlalu lama proses pengajuan kreditnya bahkan hingga dua bulan tanpa kabar kejelasan.

“Tolong permudah prosesnya. Jangan terlalu lama menggantung nasabah. Pengajuan saya sudah dua bulan tidak direspon,” kata pemilik usaha air minum isi ulang tersebut saat public hearing.

Nasabah lain, Mujiati, juga menyampaikan bahwa awalnya dia pernah mendapat fasilitas Kredit Wibawa untuk pemula sebesar Rp 5 juta. Namun kini plafon kredit tersebut menurun menjadi Rp 4 juta alias semakin sedikit.

‘’Saya mendapat Kredit Wibawa Rp 5 juta. Sekarang ini plafonnya berkurang menjadi Rp 4 juta. Bukankah seharusnya naik menjadi Rp 7 juta atau Rp 10 juta?,” tanya dia.

Kemudian nasabah bernama Sri Harjono asal Rejosari, Semarang Timur pun meminta DPRD untuk meminta Pemkot Semarang segera menangani keluhan para nasabah sebelum BPR Bank Pasar resmi ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Daerah.

“Saya ini pengusaha kecil. Berjualan jamur dan buah Carica kemasan. Saya ingin usaha saya difasilitasi kredit Bank Pasar. Saya minta bapak anggota Dewan meminta Pemkot merespon keluhan para nasabah. Sebelum Perda BPR Bank Pasar ditetapkan,” tegasnya.

Sekretaris Pansus Raperda Bank Pasar DPRD Kota Semarang, M Sodri yang memimpin Public Hearing mengaku juga heran, mengapa namanya Bank Pasar tapi tidak ada di Pasar. Justeru yang eksis malah bank lain.

Dia mengatakan, bahwa pihak sekretariat DPRD memang tidak mengundang Dinas Koperasi & UKM, karena forum Public Hearing dimaksudkan hanya untuk mendengar masukan dan aspirasi rakyat.

“Mohon maaf bila tadi belum mendapat jawaban tuntas. Kita maklumi saja bila tidak semua pihak terkait diundang. Karena memang forum Public Hearing hanya untuk menerima masukan dan aspirasi rakyat,” terang Sodri.

Dirut BPR Bank Pasar Agus Puji Kusumanto sedang memberi jawaban. Foto : metrojateng.com/abduh.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) BPR Bank Pasar Kota Semarang Agus Puji Kusumanto SE menjelaskan, dirinya mengaku tidak tahu mengapa meski telah puluhan tahun berdiri, BPR Bank Pasar tidak ada di pasar.

Dirinya baru menjadi pimpinan bank pada Agustus 2019 lalu, namun sudah langsung tancap gas membuat kebijakan mendirikan kantor kas di Pasar Induk Pedurungan dan Pasar Induk Bulu.

“Saya terus terang masih baru. Saya tidak tahu mengapa BPR Bank Pasar tidak ada di Pasar. Tapi kami tancap gas menjalankan tugas. Saya pastikan tahun 2020 kami akan ada di Pasar. Dimulai di Pasar Pedurungan dan Bulu,” tegasnya.

Agus ini menerangkan, apa yang dikeluhkan para nasabah, yakni tentang Kredit Wibawa, merupakan ranah Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang selaku penanggungjawab pelaksana.

“Kredit Wibawa adalah kebijakan Walikota Semarang yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Bank Pasar sebagai channeling, bukan executing,” tuturnya.

Namun dibeberkannya, bahwa kredit tersebut adalah pinjaman tanpa agunan yang merupakan layanan Pemkot Semarang kepada pengusaha mikro atau kecil. Atas berbagai pertanyaan nasabah, sambung dia, lebih tepat dijawab oleh Dinas Koperasi dan UKM. Namun dalam forum tersebut tidak ada pejabat Dinkop & UKM yang hadir. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.