Laporan Dana Kampanye, Golkar dan PKPI Rp 0, Perindo Terbesar

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Penerimaan sumbangan dana kampanye partai politik terbesar adalah Perindo.

 

SEMARANG – Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kedapatan tidak melaporkan satu persen pun penerimaan sumbangan dana kampanyenya kepada KPU Jateng. Pihak KPU mencatat Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) milik dua parpol itu Rp 0.

 

Namun, di sisi lain Partai Persatuan Indonesia diketahui menerima aliran sumbangan dana mencapai Rp 1.819.615.201,00 untuk berkampanye di Jawa Tengah. Sumbangan dana kampanye milik partai besutan taipan media Harry Tanoesoedibyo tersebut merupakan yang terbesar ketimbang 15 parpol peserta Pemilu lainnya.

 

Fakta tersebut terungkap dari hasil LPSDK yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Kamis (3/1/2019).

 

“Penerimaan sumbangan dana kampanye partai politik terbesar adalah Perindo dengan total sumbangan Rp 1.819.615.201,00, sedangkan penerimaan terkecil, Partai Golkar dan PKPI dengan besar sumbangan Rp 0,” kata Muslim Aisha, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jawa Tengah.

 

Ia mengungkapkan dokumen LPSDK sudah diserahkan 16 pengurus parpol kepada pihaknya pada 2 Januari. Ia memberi tenggat waktu dari 08.00 sampai 18.00 WIB.

 

Ia mengklaim proses penyerahan LPSDK berjalan tertib dan lancar. Semua parpol menyerahkan LPSDK sesuai jadwal yang ditentukan. Ke-16 parpol itu tidak ada yang terlambat dalam menyerahkan LPSDK.

 

Hal yang sama juga dilakukan oleh para peserta Pilpres melalui Tim kampanyanye yang standby di Jawa Tengah. Muslim menyatakan semuanya hadir tepat waktu.

 

“Jumlah sumbangan dana kampanye untuk pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 01 sebesar Rp 50.000.000,00 dan nomor urut 02 sebesar Rp 212.332.000,00,” ungkapnya.

 

Sedangkan dari 20 caleg DPD di Jawa Tengah, terdapat seorang caleg atas nama Naibul Umam yang tidak menyerahkan LPSDK ke KPU. Musababnya, Naibul sebenarnya melalui perwakilan LO telah hadir ke KPU meski telah lewat waktu penyerahan. Namun yang bersangkutan tidak membawa dokumen LPSDK sama sekali.

 

Usai diklarifikasi, Naibul menyatakan tidak menyerahkan LPSDK sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

 

Untuk sumbangan dana kampanye calon DPD terbesar yakni Rp 372.083.704,67 atas nama Darwito. Sedangkan sumbangan terkecil Rp 0 atas nama Joko J. Prihatmoko, Abdul Rohim dan Solehin.

 

Ia menambahkan LPSDK merupakan bagian laporan dana kampanye  yang harus disampaikan peserta pemilu kepada KPU disamping Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

 

Jika LADK adalah laporan tentang modal awal peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye, maka LPSDK adalah laporan yang berfokus pada penerimaan peserta pemilu termasuk calon-calon yang diajukan partai politik.

 

Sementara LPPDK jadi laporan akhir yang memuat seluruh pemasukan dan pengeluaran peserta pemilu selama pelaksanaan kampanye. (far)

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.