Kurang Alat Bukti, Mayoritas Pelanggar Kampanye Gagal Dijerat Hukum

Dari 48 Kasus, Hanya 5 yang Berlanjut

Perbedaan salah tafsir sering menghambat pengusutan pelanggaran kampanye selama ini. Misalnya ada kasus money politics, ia harus merinci semua unsur saksi dan barang buktinya

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menyebut mayoritas para pelaku pelanggaran kampanye gagal diseret ke pengadilan. Alasannya, ada perbedaan persepsi saat sidang rapat pleno di tingkat penegakan hukum.

ilustrasi

Koordinator Divisi Penindakan dan Pencegahan Bawaslu Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih mengatakan, dari 48 kasus pelanggaran kampanye yang ia tangani selama ini, hanya lima kasus saja yang bisa diproses hukum.

Kelima kasus pelanggaran kampanye itu kini sudah berkekuatan hukum tetap lewat vonis di tingkat pengadilan. “Yang berkekuatan hukum tetap ada lima kasus. Satu lagi juga diproses oleh Gakumdu (penegakan hukum terpadu – red) di Batang dan satu lagi diproses oleh aparat kepolisian. Putusannya masih menunggu 14 hari lagi,” kata Ana kepada metrojateng.com, Selasa (26/2/2019).

Sedangkan kasus lainnya terpaksa dihentikan saat rapat Gakumdu pada tahapan kedua dan saat pembahasan ketiga karena sejumlah faktor. Ia mengatakan perbedaan salah tafsir sering menghambat pengusutan pelanggaran kampanye selama ini. Misalnya ada kasus money politics, ia harus merinci semua unsur saksi dan barang buktinya.

Selain itu, rapat pleno antara Bawaslu dengan Gakumdu sering gagal menghasilkan keputusan karena minimnya berkas-berkas barang bukti untuk kelengkapan syarat formal dan materiil.

“Perbedaan persepsi antara kita dengan kepolisian dan pihak kejaksaan di tingkat Gakumdu sering membuat kasus pelanggaran kampanye jadi gagal diusut tuntas,” paparnya. Ketika ada perbedaan pendapat, ia kerap menyiasatinya dengan mencari keterangan pembanding dari para ahli hukum.

“Saya berharap dari situ ada titik temu. Kalau ada pendapat ahli, semoga pas rapat pleno Gakumdu yang ketiga dapat menyelesaikan pengungkapan kasusnya. Ini satu upaya meminimalkan perbedaan persepsi yang muncul antara kepolisian, Bawaslu dan tim sukses Caleg maupun paslon (pasangan calon),” tuturnya.

Selama ini, kasus pelanggaran kampanye yang mayoritas muncul di Jawa Tengah terkait tindakan Kades yang menguntungkan salah satu Caleg/Capres, money politics, kampanye luar jadwal, penggunaan fasilitas pemerintah, kampanye di tempat ibadah dan pendidikan serta pelanggaran tata cara pemasangan iklan. (far)

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.