Kredit Macet Jadi Potensi Korupsi di Jateng

ilustrasi kredit macet
?

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengendus adanya potensi tindak pidana korupsi dalam kasus kredit macet yang kerap terjadi di wilayahnya. Musababnya, kredit macet termasuk dalam perkara di bidang perbankan yang diatur UU No10/1998.

Yang dimaksudkan kredit ialah proses pemberian uang berdasar kesepakatan bank dengan debitur yang harus dilunasi sesuai jangka waktu yang disetujui kedua belah pihak.

“Sementara dikategorikan perdata jika ada wanprestasi, nasabah tidak mampu membayar tanggungannya,” kata Wakil Kepala Kejati Jateng, Sulijati di Crowne Hotel, Rabu (29/3).

Menurutnya tindak kejahatan yang masuk kategori pidana jika dalam proses kredit tersebut ada pemalsuan, penggelapan, penipuan, dan data fiktif.

Ia pun memperingatkan bahwa tiap bank jangan cuma mengejar target sehingga mengabaikan prinsip keamanan dan harus selektif saat menerima pengajuan kredit. Sebaiknya, katanya tiap pengelola bank mengecek karakter, perilaku, kapasitas, kondisi, serta komitmen terhadap janji yang disampaikan.
Apabila debitur tidak memiliki itikad baik, nantinya bisa dilakukan tindakan hukum karena menyangkut piutang negara. “Tindakan hukum tersebut adalah litigasi dan non-litigasi sebelum mengajukan gugatan, dengan langkah terakhir mengajukan arbitrase,” tukasnya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

24 + = 28

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.