KPU Kota Semarang Belum Putuskan Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Namun sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat telah meminta Partai politik agar tak mencalonkan eks koruptor di Pilwalkot Semarang 2020.

Warga binaan Lapas Bulu memberikan hak suara pada Pemilu, Rabu (17/4/2019). KPU Kota Semarang dijadwalkan akan menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara mulai Jumat (3/5/2019). Foto: metrojateng.com/ade lukmono

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menegaskan belum menentukan apakah akan melarang eks koruptor maju dalam Pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2020.

Seperti diketahui, hingga hari ini KPU Pusat tetap kekeuh untuk melarang eks koruptor maju dalam Pilkada 2020. Ketentuan itu saat ini telah berbentuk rancangan peraturan KPU (RPKPU) tentang pencalonan dalam Pilkada 2020 yang telah melewati proses harmonisasi dan tinggal menunggu pengesahan.

Adapun hal itu dilakukan karena secara aspek yuridis jabatan eksekutif seperti halnya presiden harus terbebas dari kejahatan seksual, narkoba, dan korupsi. Untuk itu hal yang sama dirasa perlu diterapkan dalam syarat calon kepala daerah karena berada dalam posisi yang sama sebagai eksekutif.

Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom menegaskan jika aturan yang akan ditetapkan dalam  Pemilihan Wali Kota Semarang 2020 akan merujuk pada PKPU.

‘’Nanti PKPU disadur oleh KPU Kota Semarang dalam bentuk keputusan, isi keputusan itu akan sama persis dengan PKPU yang akan diterbitkan, atau yang lama bila belum diterbikan yang baru,’’ jelas Henry.

‘’Saya sendiri belum tahu apakah larangan eks napi korupsi itu akan diberlakukan atau tidak, karena itu nanti ada dalam PKPU pencalonan yang sepertinya akan ditetapkan minggu depan,’’ tuturnya.

Di sisi lain pengamat hukum, Anto Kustanto menganggap terlepas dari aturan yang akan ditetapkan nantinya, tetap harus ada aturan moral yang dijunjung.

‘’Secara hukum kita sebenarnya memandang equality before the law, namun untuk mendapatkan kedudukan yang sama tidak serta merta yang dipandang adalah person per person, harus ada rule of morality di atas itu, sehingga masyarakat bisa percaya terhadap sebuah figur yang akan dijadikan pemimpin,’’ tegas dosen fakultas hukum  Universitas Wahid Hasyim tersebut.

Senada, pengamat pemerintah Universitas Diponegoro, Fitriyah mengharapkan agar partai politik dapat berusaha memahami norma yang berlaku di masyarakat dalam mengusung calonnya.

‘’Jangan hanya soal syarat saja, tapi juga norma yang berlaku. Partai politik juga harus peka, karena kesempatan rakyat memilih dibatasi oleh pilihan partai, karena yang dipilih langsung adalah orang – orang yang dipilih oleh partai. Maka kemudian partai politik harus menghargai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat,’’ tekan akademisi Fisip Undip itu.

Hal yang sama juga diutarakan tokoh masyarakat Kota Semarang yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah, KH. M. In’ammuzzahidin. Menurutnnya dengan tidak adanya calon eks koruptor di Pilwalkot Semarang 2020, maka bisa menjadi pembelajaran dalam menjaga karir politik dengan tidak melakukan korupsi.

‘’Maka harus cerdas dalam memilih siapa calon yang akan dipilih, kalau memang masih ada yang bersih kenapa harus tetap memilih yang secara hukum terbukti tersandung kasus korupsi,’’ pesannya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.