KPU Diminta Sebar Formulir A5 dari Kampus sampai Ponpes

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah diminta mulai menyebarkan formulir pindah pemilih (A5) di setiap lokasi rentan pelayanan hak pilih yang ada di daerahnya.

Deklarasi Kampanye Damai Serentak Pemilu 2019 di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Minggu (23/9/2018). KPU diminta segera menyebar formulir A5 menjelang dimulainya Pemilu. Foto: metrojateng.com/dok KPU Jateng

Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah, Anik Sholihatun menyebut lokasi-lokasi yang dimaksud berada di sekolah menengah atas sederajat, rumah sakit, kampus-kampus negeri maupun swasta, pondok pesantren dan lembaga pemasyarakatan.

Anik mengungkapkan data yang ada saat ini mencatat, dari 35 kabupaten/kota, jumlah SMA sederajat sebanyak 2.534, jumlah perguruan tinggi sebanyak 249, pondok pesantren ada sebanyak 2.091 serta lembaga pemasyarakatan maupun rutan ada 32 buah.

“Pemilih ini harus diantisipasi sebagai pemilih yang terkonsetrasi di tempat tersebut sehingga membutuhkan formulir pindah memilih,” tutur Anik, Selasa (1/1/2019).

Ia mengaku kebutuhan formulir A5 demi mengantisipasi pemenuhan hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTB) dan daftar pemilih khusus (DPK) dalam pelaksanaan Pilpres, Pileg secara serentak pada 2019.

Proses pemenuhan hak pilih tidak hanya sebatas memastikan pemilih terdaftar tetapi juga menfasilitasi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya semudah mungkin.

Kemudahan dalam memilih dapat dimulai dengan menfokuskan terhadap daerah-daerah yang pemilihnya terkonsentrasi dalam tempat tertentu.

Pihaknya telah mengidentifikasi terhadap tempat-tempat tersebut yang berpotensi menggunakan hak pilihnya memakai komponen DPTB sehingga membutuhkan Surat Pindah Memilih (A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Namun, untuk potensi lokasi-lokasi yang terkonsentrasi pemilih yang terdapat pemilih dalam komponen DPK, berdasarkan pada Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik (Pemilih model A.C-KPU) dan proses jemput bola yang dilakukan oleh Kemendagri pada tanggal 27 Desember 2018 dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan percepatan perekaman KTP elektronik. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.