KPU Dapat Hibah Dana Pembiayaan Pilkada Kota Semarang 2020

Dana hibah untuk KPU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Kota Semarang sebesar Rp 71 miliar lebih, dan APBD Perubahan 2019 sekitar Rp 530 juta.

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang mendapatkan dana hibah pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Semarang tahun 2020.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pemkot Semarang dan KPU Kota Semarang di Ruang VIP Balai Kota Semarang, Rabu (25/9/2019). Foto: metrojateng.com/masrukhin abduh

Dana hibah untuk KPU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Kota Semarang sebesar Rp 71 miliar lebih, dan APBD Perubahan 2019 sekitar Rp 530 juta.

Sedangkan Bawaslu Kota Semarang mendapatkan dana hibah sebesar Rp 12, 1 miliar. Hanya saja untuk anggaran Bawaslu sepenuhnya berasal dari APBD tahun 2020.

Pemberian dana hibah pembiayaan penyelenggaraan Pilkada tersebut, dilakukan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan KPU Kota Semarang di Ruang VIP Balai Kota Semarang, Rabu (25/9/2019).

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan, penandatanganan tersebut sebagai upaya untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang tahun 2020. Sekaligus sebagai bentuk komitmen agar pelaksanaan Pilkada berlangsung dengan baik.

‘’Harapan kami kepada KPU Semarang agar mempersiapkan Pilkada Tahun 2020 Kota Semarang secara matang dan berkualitas,’’ katanya.

Wali Kota yang akrab disapa Hendi mengungkapkan, Pilkada tahun 2020 diharapkan partisipasi masyarakat mampu mencapai di atas 80%. Dan terlaksana dengan jujur, transparan, umum, bebas dan rahasia, serta berjalan dengan aman dan bersahabat.

“Saya mengharapkan juga kepada KPU menyiapkan segala laporan keuangan penggunaan dana hibah ini dengan baik dan tepat waktu nantinya,” ujarnya.

Ditambahkan, penggunaan dana ini harus sesuai dengan koridor aturan yang berlaku sehingga jangan sampai ada temuan.

“Kami berharap laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak terlambat atau tepat waktu sehingga Kota Semarang dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih,” tandasnya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Semarang Hendry Casandra Gultom menyatakan, pihaknya siap melaksanakan semua tahap pilkada kabupaten/kota berdasarkan PKPU No 15 Tahun 2019.

Penandatanganan naskah hibah pembiayaan penyelenggaraan Pilakda ini sebagai langkah awal untuk kelancaran pelaksanaan pemilukada yang akan dilaksanakan bulan September 2020 mendatang.

“Tahapan selanjutnya tentu akan kita detailkan lagi anggaran dalam naskah hibah ini,” tegasnya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.