KPPU Diminta Telisik Kartel di Balik Impor Bawang Putih

Pemberian ‘diskresi’ kepada Bulog berpotensi memicu persaingan tidak sehat.

Ilustrasi.

 

SEMARANG – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI untuk menyelidiki kartel bawang putih yang ada di Indonesia.

Pasalnya Bulog bisa mengimpor 100 ribu ton bawang putih tanpa harus kembali menanam 5 persen sesuai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017.

“Sebenarnya, ada apa di balik kebijakan yang jelas tidak sehat ini,” ungkapnya, Kamis (21/3/2019).

Ia khawatir bahwa pemberian ‘diskresi’ kepada Bulog berpotensi memicu persaingan tidak sehat antara importir bawang putih dengan BUMN ini.

Kebijakan ini bahkan bisa membuat swasta yang hidupnya bergantung pada usaha di bidang impor bisa mati.

“Maka, Pemerintah harus mencabut atau membatalkan pemberian ‘diskresi’ kepada Bulog untuk mengimpor bawang putih tanpa perlakuan yang sama dengan importir,” tegasnya.

“Ini kebijakan yang tidak sehat dan BUMN tidak boleh seperti itu. Kalau Pemerintah begitu caranya, bikin saja BUMN sebanyak- banyaknya dan swasta dimatikan. Belum lagi bagaimana nasib petani bawang putih lokal nantinya,” tambahnya.

Ia menganggap kebijakan ini semakin menyengsarakan. Karena tidak ada subtitusi penanaman bawang putih sesuai Permentan Nomor 8 tahun 2017.

Sedangkan, seorang Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah menilai, impor 100 ribu ton bawang putih oleh Bulog langkah terpaksa, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang hampir 90 persen impor.

Kalau Bulog kemudian impor dan tidak dikenakan kewajiban tanam 5 persen, importir yang merasa tidak puas bisa saja mengadu ke World Trade Organization (WTO). Karena hal ini pernah terjadi pada importer susu.
Saat itu, importir susu juga dipaksa untuk bermitra dan ini dianggap sangat membatasi mereka.

“Hingga akhirnya mereka membawa persoalan tersebut ke WTO karena dampak persaingan yang tidak sehat,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa mengatakan, diakui atau tidak, ketersediaan bawang putih di Indonesia sebenarnya tidak bisa lepas dari impor. Hampir 560 ribu ton bawang putih untuk kebutuhan lokal, diperoleh dari impor setiap tahunnya.

Permentan Nomor 38 tahun 2017 tentang RIPH, di mana para importir diwajibkan menanam sebanyak lima persen dari volume pengajuan impor, merupakan hal yang baik.

Pihaknya melihat masih ada kekacauan dalam perencanaan dan tata kelola bawang putih. Terkait dengan penugasan Bulog untuk melakukan impor 100 ribu ton bawang putih, menurutnya jangan sampai hal ini justru semakin membenani kerja Bulog.

Pertimbangannya kalau kalau infrastruktur tidak siap, justru akan membebani Bulog. Karena harus meminjam gudang yang cocok untuk bawang putih, maka ini juga bisa ada biaya lagi di sana. “Sehingga tujuan utama untuk amankan pasokan bawang putih jadi terganggu,” pungkasnya. (far)

 

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.